Wamenhaj RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap siapa pun yang masih bermain rente dan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Foto Kemenhaj.
Jakarta. BeritaHaji.id – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap siapa pun yang masih bermain rente dan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Ia menegaskan tidak ada toleransi, termasuk jika pelakunya berasal dari internal kementerian.
“Saya tegaskan, jangan ragu aparat penegak hukum. Jangan ragu Kejaksaan. Tangkap saja siapa pun yang masih berusaha melakukan praktik rente dan korupsi. Tidak usah ragu, siapa pun orangnya dan dari mana pun asalnya,” tegas Dahnil.
Menurut Dahnil, perintah tegas itu sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Taklimat Awal Tahun bersama jajaran Kabinet di Hambalang, Bogor, Selasa, 7 Januari 2026.
Presiden, kata dia, berulang kali menekankan pentingnya bersih-bersih tata kelola negara, termasuk sektor perhajian.
“Presiden Prabowo sangat serius dalam upaya bersih-bersih pengelolaan negara. Khusus di bidang perhajian yang saya tangani bersama Gus Irfan, Presiden berulang kali menegaskan bahwa beliau menginginkan pengelolaan haji yang bersih,” ujar Dahnil.
Ia menegaskan, Presiden secara eksplisit menghendaki Kementerian Haji dan Umrah menjadi kementerian dengan nol toleransi terhadap praktik korupsi, rente, dan tindakan amoral lainnya.
“Presiden ingin Kementerian Haji dan Umrah menjadi salah satu kementerian yang nol korupsi, atau zero tolerance terhadap praktik rente, praktik korupsi, maupun praktik amoral lainnya,” katanya.
Dahnil menjelaskan, saat ini penyelenggaraan haji berada pada fase-fase krusial yang rawan disusupi kepentingan tidak sehat, terutama pada tahapan pengadaan layanan.
“Sekarang ini kita berada di titik-titik kritis. Proses pengadaan katering, akomodasi, transportasi, hingga sebelumnya pengadaan syarikah sedang dan sudah berlangsung, dan di fase-fase inilah potensi rente dan korupsi bisa terjadi,” jelasnya.
Di tengah proses tersebut, Dahnil mengaku masih menerima laporan adanya indikasi praktik-praktik menyimpang. Bahkan, ada upaya memengaruhi tim pengadaan dengan mengatasnamakan pimpinan kementerian.
“Saya masih mendengar adanya upaya-upaya cashback, upaya rente, dan upaya korupsi, termasuk mempengaruhi tim pengadaan dengan mengatasnamakan Menteri maupun Wakil Menteri,” ungkapnya.
Ia menegaskan, dirinya bersama Menteri Haji dan Umrah berkomitmen penuh menjalankan amanah Presiden untuk memastikan seluruh jajaran kementerian bersih dari praktik korupsi dalam bentuk apa pun.
“Pak Menteri dan saya berkomitmen penuh menunaikan amanah Presiden agar Kementerian Haji dan seluruh personelnya benar-benar bersih dari praktik korupsi dan rente,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Haji dan Umrah sejak awal telah melibatkan Kejaksaan serta aparat penegak hukum dalam pengawasan seluruh proses perhajian. Dahnil pun kembali menegaskan agar aparat tidak ragu bertindak.
Ia menambahkan, ketegasan tersebut juga berlaku apabila pelanggaran dilakukan oleh pihak internal kementerian.
“Bahkan jika mereka berasal dari internal Kementerian Haji sekalipun, aparat penegak hukum jangan ragu untuk menangkapnya,” pungkasnya.
Dahnil memastikan seluruh arahan Presiden Prabowo akan dijalankan secara konsisten untuk mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang bersih, transparan, berintegritas, serta terbebas dari praktik kartel dan rente yang pernah terjadi pada masa lalu.
