Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak. Foto Kemenhaj.
Jakarta. BeritaHaji.id - Pemerintah kembali mengimbau jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan sementara.
Hal ini diambil sebagai upaya perlindungan jemaah di tengah situasi keamanan kawasan Timur Tengah yang dinilai belum stabil.
Imbauan tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, sebagai bentuk kehati-hatian negara dalam memastikan keselamatan warga negara Indonesia.
“Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” ujar Wamenhaj di Jakarta, Minggu, 1 Maret 2026.
Pemerintah menyebut perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah terus dicermati secara intensif. Dinamika yang terjadi dinilai belum cukup kondusif untuk menjamin keamanan perjalanan jemaah dalam waktu dekat.
Selain itu, jemaah umrah yang saat ini sudah berada di Arab Saudi beserta keluarga di Tanah Air juga diminta tetap tenang dan tidak panik menyikapi kondisi yang berkembang.
Koordinasi lintas instansi pun terus diperkuat. Kementerian Haji dan Umrah RI bersama Kementerian Luar Negeri RI berkomunikasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Fokus koordinasi diarahkan pada penanganan jemaah yang mengalami penundaan kepulangan agar tetap mendapatkan perlindungan yang layak dan fasilitas yang aman.
“Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, maskapai, dan PPIU agar jemaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel maupun tempat-tempat lain yang aman dan layak,” lanjutnya.
Sementara itu, terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, pemerintah memastikan hingga kini belum ada dampak terhadap tahapan persiapan yang sedang berjalan. Seluruh proses perencanaan dan koordinasi disebut tetap sesuai jadwal.
“Kami berharap kondisi segera normal dan semua pihak dapat menahan diri. Pemerintah akan terus memantau perkembangan dan mengambil langkah yang diperlukan demi keselamatan serta kenyamanan jemaah,” tutup Wamenhaj.
Kementerian Haji dan Umrah menegaskan komitmennya untuk terus menyampaikan informasi terkini serta memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah, khususnya jemaah umrah yang terdampak penundaan keberangkatan.
Adapun di tengah situasi ini, pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Publik diminta hanya merujuk pada sumber resmi pemerintah untuk menghindari simpang siur informasi yang dapat memicu keresahan.
