Kunjungan kerja dan monitoring yang dilakukan pada Minggu, 29 Maret 2026. Foto Kemenhaj.BeritaHaji.id - Pemerintah terus memantau pelaksanaan ibadah umrah di tengah perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.
Pengawasan dilakukan secara intensif melalui Kementerian Haji dan Umrah guna memastikan keselamatan jemaah tetap terjaga.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur bagi seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Menurutnya, hal ini menjadi faktor krusial untuk meminimalkan risiko di lapangan.
“Kami mengingatkan seluruh pihak, khususnya PPIU, untuk selalu taat pada aturan yang telah ditetapkan," ujarnya.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam kunjungan kerja dan monitoring yang dilakukan pada Minggu, 29 Maret 2026.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan jemaah.
Puji menekankan, disiplin dalam menjalankan prosedur menjadi kunci utama di tengah situasi yang dinamis. Ia menilai kesiapsiagaan seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk menghadapi potensi kondisi darurat.
Dalam rangkaian monitoring, tim meninjau sejumlah titik penting. Mulai dari Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah hingga menjenguk jemaah yang sedang dirawat di King Abdulaziz Hospital, Mekkah.
"Selain itu, tim juga melakukan pengecekan terhadap jemaah yang berpotensi mengalami stranded di area penginapan kawasan Misfalah, Mekkah, untuk memastikan akomodasi dan pelayanan tetap berjalan optimal sesuai standar," tambahnya.
Pemerintah juga meminta PPIU untuk terus berkoordinasi dengan perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi. Langkah ini dinilai penting agar setiap kendala yang dihadapi jemaah dapat segera ditangani.
Sejauh ini, kondisi jemaah Indonesia dilaporkan dalam keadaan aman dan terkendali. Pemerintah memastikan pelayanan tetap berjalan serta perlindungan terhadap jemaah terus ditingkatkan.
Selain itu, pemerintah juga menjamin kepulangan jemaah ke tanah air sesuai dengan 10 langkah mitigasi yang telah disepakati bersama lintas kementerian dan PPIU pada awal Maret lalu.
.png)
