Pembukaan Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M. Foto Kemenag.
BeritaHaji.id - Setelah lebih dari tujuh dekade menjadi nakhoda penyelenggaraan ibadah haji Indonesia, Kementerian Agama (Kemenag) bersiap melepas tongkat estafet kepada Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan proses transisi ini sebagai langkah strategis menuju penyelenggaraan haji yang lebih profesional dan berkelanjutan.
Hal ini ditegaskan Menag Nasaruddin saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M yang digelar di Serpong, Tangerang, Senin, 28 Juli 2025.
Mengusung tema “Legacy, Change, and Continuity: Mewariskan Fondasi, Mengawal Perubahan, Bangun Keberlanjutan Penyelenggaraan Haji”, Rakernas kali ini menjadi momentum penting dalam sejarah pengelolaan haji di Indonesia.
“Kita berdoa, semoga ke depan seluruh kualitas layanan haji akan semakin baik dengan adanya badan baru yang fokus mengelola penyelenggaraan haji,” kata Menag.
Ia menekankan, peralihan kewenangan ini tidak disertai kepentingan tersembunyi atau upaya menghambat. Semua langkah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.
"Segala langkah yang diambil semata-mata mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan lintas kementerian," ujar Nasaruddin.
Ia juga menepis anggapan bahwa Kemenag sengaja menunda proses transisi.
"Sama sekali tidak ada niat yang sekecil apa pun untuk menunda-nunda atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita semua," ujarnya.
"Semata-mata kalau itu terjadi adalah karena kami mengikuti petunjuk dari kolega di kementerian lain, dan juga tentu peraturan-peraturan yang ada,” sambung dia.
Selama 75 tahun mengelola ibadah haji, kata Menag, Kemenag telah melalui banyak dinamika dan pembelajaran berharga.
Ia yakin para menteri agama sebelumnya telah berjuang keras menciptakan sistem terbaik dalam pelayanan jemaah haji.
"Meski kewenangan utama pelaksanaan haji akan beralih ke BP Haji, Kementerian Agama tetap memiliki tanggung jawab moral dan keagamaan untuk turut membantu kelancaran penyelenggaraan ibadah haji," tegasnya.
Bahkan, menurut dia, tanpa diminta pun Kemenag akan tetap turun tangan membantu BP Haji. Menurutnya ini adalah urusan agama Islam, sebagaimana juga pihakknya mengurus agama-agama lain.
Ia memandang peralihan ini justru akan memberikan ruang lebih luas bagi Kemenag untuk fokus membenahi sektor lain yang juga krusial.
"Bagi kami, insyaallah, mungkin ini yang terbaik untuk kita semua," katanya.
Dengan urusan haji yang kini akan ditangani oleh lembaga khusus, Nasaruddin menyebut Kemenag akan lebih fleksibel dalam menjalankan tugas-tugas lainnya.
"Karena kita punya banyak direktorat jenderal, ya. Ada Pendidikan Islam, Bimas Islam, Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di lingkungan Kementerian Agama yang membutuhkan konsentrasi," ujarnya.
Rakernas ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Wakil Menteri Agama RI Romo Muhammad Syafi’i, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Konjen RI Jeddah Yusron B. Ambary, Kepala BPKH Fadlul Imansyah, anggota Amirul Hajj, serta pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenag dan BP Haji.
Hal ini ditegaskan Menag Nasaruddin saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M yang digelar di Serpong, Tangerang, Senin, 28 Juli 2025.
Mengusung tema “Legacy, Change, and Continuity: Mewariskan Fondasi, Mengawal Perubahan, Bangun Keberlanjutan Penyelenggaraan Haji”, Rakernas kali ini menjadi momentum penting dalam sejarah pengelolaan haji di Indonesia.
“Kita berdoa, semoga ke depan seluruh kualitas layanan haji akan semakin baik dengan adanya badan baru yang fokus mengelola penyelenggaraan haji,” kata Menag.
Ia menekankan, peralihan kewenangan ini tidak disertai kepentingan tersembunyi atau upaya menghambat. Semua langkah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.
"Segala langkah yang diambil semata-mata mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan lintas kementerian," ujar Nasaruddin.
Ia juga menepis anggapan bahwa Kemenag sengaja menunda proses transisi.
"Sama sekali tidak ada niat yang sekecil apa pun untuk menunda-nunda atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita semua," ujarnya.
"Semata-mata kalau itu terjadi adalah karena kami mengikuti petunjuk dari kolega di kementerian lain, dan juga tentu peraturan-peraturan yang ada,” sambung dia.
Selama 75 tahun mengelola ibadah haji, kata Menag, Kemenag telah melalui banyak dinamika dan pembelajaran berharga.
Ia yakin para menteri agama sebelumnya telah berjuang keras menciptakan sistem terbaik dalam pelayanan jemaah haji.
"Meski kewenangan utama pelaksanaan haji akan beralih ke BP Haji, Kementerian Agama tetap memiliki tanggung jawab moral dan keagamaan untuk turut membantu kelancaran penyelenggaraan ibadah haji," tegasnya.
Bahkan, menurut dia, tanpa diminta pun Kemenag akan tetap turun tangan membantu BP Haji. Menurutnya ini adalah urusan agama Islam, sebagaimana juga pihakknya mengurus agama-agama lain.
Ia memandang peralihan ini justru akan memberikan ruang lebih luas bagi Kemenag untuk fokus membenahi sektor lain yang juga krusial.
"Bagi kami, insyaallah, mungkin ini yang terbaik untuk kita semua," katanya.
Dengan urusan haji yang kini akan ditangani oleh lembaga khusus, Nasaruddin menyebut Kemenag akan lebih fleksibel dalam menjalankan tugas-tugas lainnya.
"Karena kita punya banyak direktorat jenderal, ya. Ada Pendidikan Islam, Bimas Islam, Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di lingkungan Kementerian Agama yang membutuhkan konsentrasi," ujarnya.
Rakernas ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Wakil Menteri Agama RI Romo Muhammad Syafi’i, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Konjen RI Jeddah Yusron B. Ambary, Kepala BPKH Fadlul Imansyah, anggota Amirul Hajj, serta pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenag dan BP Haji.
.png)
.jpg)
.png)
