Kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Asrama Haji Balikpapan, Kaltim. Foto Kemenag.
BeritaHaji.id – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik (kunsfik) ke Asrama Haji Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis, 3 Juli 2025.
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan fasilitas dan layanan bagi para calon jemaah haji yang akan diberangkatkan pada tahun 2026 mendatang.
Ketua tim kunjungan kerja yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menegaskan pentingnya peran Asrama Haji Balikpapan sebagai infrastruktur utama dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji.
"Kita menilai betapa pentingnya peran strategis asrama haji embarkasi Balikpapan sebagai sarana infrastruktur penunjang utama dalam penyelenggaraan ibadah haji," kata Singgih di Balikpapan.
Dalam kunjungan tersebut, Singgih menekankan bahwa DPR memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sesuai Pasal 20A ayat (1) UUD 1945.
"Dalam rangka penguatan fungsi pengawasan, sebagai wakil rakyat, pihakknya memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945," tuturnya.
Embarkasi Balikpapan sendiri melayani jemaah dari empat provinsi, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Pada musim haji 2025 ini, tercatat sebanyak 5.708 orang jemaah diberangkatkan dari embarkasi ini dalam 16 kelompok terbang (kloter).
"Oleh karena itu, kami hadir disini untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji berjalan baik, khususnya di Embarkasi Balikpapan yang memiliki cakupan wilayah cukup luas," sambung Singgih.
Ia menyoroti pentingnya peningkatan sarana dan prasarana di asrama haji demi menunjang kenyamanan dan keamanan jemaah.
"Kami menilai betapa pentingnya peningkatan sarana dan prasarana di asrama haji untuk menjamin kenyamanan dan keamanan jamaah," ujarnya.
Menurut Singgih, keberangkatan haji bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan menyeluruh.
"Berangkat haji merupakan perjalanan spiritual yang memerlukan kesiapan fisik dan mental," katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa gedung asrama haji bukan hanya tempat singgah, tapi titik awal ibadah menuju Tanah Suci. Oleh karena itu, segala aspek pelayanan hingga manajemen harus berjalan optimal.
"Gedung Asrama Haji bukan hanya sekadar tempat persinggahan bagi jemaah haji, tapi juga menjadi titik awal keberangkatan ibadah ketanah suci. Oleh karenanya, pelayanan, fasilitas, serta manajemen harus dikelola dengan optimal," tegasnya.
Komisi VIII juga mendorong sinergi yang lebih baik antara para pemangku kepentingan seperti Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan Peyelenggara Ibadah Haji (BPH).
"Kami mendorong agar perbaikan-perbaikan harus terus dilakukan. Para mitra kerja seperti Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPH) untuk terus bersinergi lebih baik demi penyelenggaraan haji yang lebih baik kedepannya," pinta Singgih.
Ia berharap penyelenggaraan ibadah haji bisa terus meningkat setiap tahunnya.
"Komitmen pemerintah jelas, seluruh rangkaian ibadah haji harus terlayani dengan baik, dari tahap awal hingga akhir," katanya.
"Komisi VIII DPR RI akan terus mengawasi dan memastikan agar semua pihak yang bertanggung jawab dapat menjalankan tugasnya dengan profesional," tandas Singgih.
.jpg)
.jpg)
.png)
