Catat! Saudi Larang Penggunaan Drone Saat Haji 2026 Tanpa Izin Resmi

Landscape Kakbah, Makkah. Foto Kemenag.

BeritaHaji.id - Pemerintah Arab Saudi menegaskan larangan penggunaan drone untuk pengambilan gambar udara selama pelaksanaan Haji 1447 H / 2026. Aturan ini berlaku kecuali bagi pihak yang telah mengantongi izin resmi dari otoritas terkait.

Kebijakan itu disampaikan langsung oleh Deputi Hubungan Luar Negeri Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Hassan Al-Manakhra, dalam workshop media seputar Haji dan Umrah yang digelar di Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025.

“Tujuan kami menggelar workshop ini adalah untuk menciptakan dan menyelaraskan sistem informasi terkait Haji dan Umrah,” ujar Al-Manakhra kepada para jurnalis peserta seperti dikutip himpuh news dari theislamicinformation.

Workshop ini juga menjadi ajang memperkuat hubungan antara Pemerintah Saudi dengan media Indonesia. Al-Manakhra menegaskan pentingnya penyampaian informasi yang akurat demi kenyamanan jemaah.

“Pemerintah Saudi berkomitmen memperkuat hubungan dengan media Indonesia,” sambungnya.

Ia juga mengajak media untuk aktif menyampaikan informasi yang benar, demi memastikan jemaah bisa menunaikan ibadah dengan tenang.

Dalam sesi diskusi, sejumlah jurnalis menyampaikan tantangan mereka dalam memperoleh informasi valid soal Haji. Salah satu usulan yang mengemuka adalah pembentukan pusat media khusus yang memungkinkan komunikasi langsung dan cepat dengan pejabat terkait di Arab Saudi.

Akses Info Resmi Haji

Moath, manajer media di Kementerian Haji dan Umrah, menjelaskan bahwa segala pembaruan resmi terkait Haji bisa diakses melalui beberapa kanal.

“Pembaruan resmi terkait Haji dapat diakses melalui situs web Kementerian Haji dan Umrah, platform media sosial resmi, Kementerian Media Saudi, dan Saudi Press Agency (SPA),” jelas Moath.

Selain larangan drone, Kementerian juga mengingatkan bahwa pemasangan jaringan kamera CCTV di dalam hotel di Makkah dan Madinah memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Saudi General Authority for Media Regulation.

Workshop ditutup dengan ajakan kepada jurnalis untuk selalu mengandalkan juru bicara resmi dan data terverifikasi, sebagai upaya melawan misinformasi dan meningkatkan arus informasi kredibel seputar Haji di seluruh dunia.