Menteri Haji dan Umrah RI Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan. Foto Kemenag.
BeritaHaji.id - Menteri Haji dan Umrah RI Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menyebut persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi sudah mencapai sekitar 25 persen. Pemerintah kini tengah mematangkan sejumlah tahapan penting, salah satunya proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
“Mudah-mudahan sebelum Desember sudah bisa lunasi (mulai pelunasan),” ujar Gus Irfan di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Oktober 2025, dikutip dari NU Online.
Menurutnya, sebelum masa pelunasan dimulai, pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI akan lebih dulu membahas dan menetapkan besaran Bipih yang harus dibayar calon jemaah. Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji 2026 akan segera dibentuk untuk merumuskan angka final.
“Kita akan bicara dengan DPR Panja BPIH, nanti disepakati keluar Keppres,” katanya.
Gus Irfan menambahkan, saat ini DPR sedang dalam masa reses, sehingga pembahasan akan dimulai setelah dewan kembali bekerja. “Sekarang ini DPR lagi reses mungkin ya sekitar 20 Oktober ini mungkin. Tapi tergantung jadwal dari DPR,” ujarnya.
Selain membahas biaya, Kementerian Haji dan Umrah juga menunggu hasil pembahasan di DPR terkait bentuk kerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). “Kita tunggu dulu pembahasan DPR. Nanti dari situ akan jelas bagaimana bentuk pengelolaan BPKH dengan Kementerian Haji,” ucap Gus Irfan.
Sementara itu, sejumlah langkah teknis sudah mulai dijalankan. Pemerintah telah memesan tempat di Arafah dan Mina, membayar sebagian uang muka, serta memilih dua syarikah atau mitra penyedia layanan di Arab Saudi.
Namun Gus Irfan mengingatkan agar calon jemaah memperhatikan kondisi kesehatannya. Tahun ini, kata dia, pemerintah akan memperketat ketentuan istitha’ah kesehatan sesuai permintaan otoritas Arab Saudi.
“Tahun ini standar istitha'ah kesehatan dikembalikan ke aturan semula karena Saudi kurang puas dengan kondisi kesehatan jamaah tahun lalu,” ujarnya.
Pemeriksaan kesehatan, lanjutnya, akan dilakukan secara berkala, termasuk di terminal kedatangan di Arab Saudi. “Kalau ada jamaah yang dinilai tidak layak secara kesehatan, lebih baik tidak berangkat dari sini daripada dipulangkan dari Saudi. Itu pemikiran kami,” tegasnya.
Dari sisi keuangan, Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah memastikan pihaknya sudah menyetorkan uang muka sekitar Rp2,7 triliun kepada Pemerintah Arab Saudi. Dana itu digunakan untuk pemesanan tempat di Arafah melalui sistem e-Hajj.
“BPKH sudah menyetorkan Rp2,7 triliun untuk uang muka sebagai pendaftaran bagi negara Indonesia di sistem e-Hajj di Arab Saudi. Itu tujuannya untuk memesan tempat di Arafah,” kata Fadlul.
Ia menjelaskan, tahun ini BPKH mulai terlibat lebih jauh dalam proses persiapan haji, terutama dalam pengadaan dan penawaran harga kebutuhan operasional jemaah di Arab Saudi.
“Di dalam revisi undang-undang penyelenggara ibadah haji kemarin sudah ada pasal yang menyampaikan bahwa BPKH akan turut dalam penyelenggara ibadah haji. Nah nanti kita lihat bagaimana implementasinya,” tutupnya.
.png)
