Kegiatan Jagong Masalah Haji dan Umrah (Jamarah) di Jakarta Selatan. Foto Kemenag DKI.
BeritaHaji.id - Kabar gembira datang bagi umat Islam Indonesia. Mulai tahun 2026, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tak lagi di bawah Kementerian Agama. Pemerintah akan membentuk Kementerian Haji dan Umrah, lembaga baru yang khusus menangani urusan penyelenggaraan dua ibadah tersebut.
Kementerian baru ini dikukuhkan langsung oleh Presiden RI. Nantinya, seluruh kewenangan pengelolaan haji dan umrah akan dialihkan dari Kementerian Agama ke kementerian khusus tersebut.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Adib, menyebut perubahan ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem penyelenggaraan haji nasional.
“Pembentukan kementerian khusus ini dinilai krusial mengingat Arab Saudi terus melakukan transformasi besar-besaran dalam layanan jamaah,” ujarnya dalam kegiatan Jagong Masalah Haji dan Umrah (Jamarah) di Jakarta Selatan, Rabu, 8 Oktober 2025.
Adib mengatakan bahwa kebijakan ini akan membawa peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan kepada jamaah.
“Alhamdulillah, mulai tahun 2026 pelaksanaan ibadah haji dan umrah tidak lagi ditangani langsung oleh Kementerian Agama, tetapi oleh kementerian khusus yang fokus pada urusan haji dan umrah,” tambah Adib.
Menurutnya, langkah ini diharapkan dapat membuat pelayanan terhadap jamaah semakin baik dan profesional.
Adib menuturkan, Arab Saudi kini menerapkan standar pelayanan yang jauh lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada penyelenggaraan haji 2025, pengawasan di Tanah Suci berlangsung sangat masif demi menjaga ketertiban dan kualitas layanan.
“Hanya jamaah yang memiliki izin resmi (tasrih) yang boleh masuk ke Makkah. Hal ini menunjukkan komitmen Arab Saudi dalam menjaga ketertiban dan kualitas layanan bagi jamaah,” jelasnya.
Isu kesehatan jamaah juga menjadi perhatian utama. Adib mengungkapkan fakta bahwa pada musim haji 2025, jamaah Indonesia masih termasuk kelompok dengan angka kematian cukup tinggi di Tanah Suci.
Meski angkanya menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, kondisi tersebut tetap menjadi catatan serius pemerintah.
“Lansia tidak menjadi masalah kalau sehat. Karena ukuran utama adalah kesehatan, bukan usia. Maka pemeriksaan istitha'ah akan semakin diperketat. Jamaah yang belum sehat sebaiknya menunda keberangkatannya,” tegasnya.
Selain itu, sistem layanan di Arab Saudi juga berubah besar-besaran. Jika dulu dikelola oleh muassasah, kini berganti menjadi syarikah perusahaan penyelenggara haji profesional.
Adib menjelaskan, mulai tahun 2026 nanti hanya akan ada dua syarikah yang menangani seluruh jamaah Indonesia.
“Mulai tahun 2026 nanti hanya akan ada dua syarikah yang menangani jamaah. Seluruh layanan seperti hotel, konsumsi, dan transportasi disiapkan secara profesional. Peran petugas haji Indonesia lebih diarahkan untuk menjembatani komunikasi dengan pihak syarikah,” terangnya.
Adapun Adib mengingatkan bahwa kesiapan spiritual tak kalah penting dari kesiapan fisik.
“Ibadah haji adalah perjalanan suci. Maka hati dan pikiran kita juga harus disucikan. Semoga jamaah Indonesia selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan mampu meraih predikat haji mabrur,” pungkasnya.
.png)
