Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang. Foto DPR.Menurutnya, situasi keamanan di kawasan tersebut perlu diantisipasi sejak dini, termasuk jika berdampak pada jalur penerbangan jemaah haji.
Salah satu skenario yang muncul adalah perubahan rute penerbangan dengan memutar melalui wilayah Afrika untuk menghindari area konflik di Timur Tengah.
Marwan mengatakan jemaah haji tetap bisa diberangkatkan meski jalur penerbangan berubah. Namun, perubahan rute itu akan membuat waktu tempuh perjalanan menjadi lebih panjang.
Salah satu skenario yang muncul adalah perubahan rute penerbangan dengan memutar melalui wilayah Afrika untuk menghindari area konflik di Timur Tengah.
Marwan mengatakan jemaah haji tetap bisa diberangkatkan meski jalur penerbangan berubah. Namun, perubahan rute itu akan membuat waktu tempuh perjalanan menjadi lebih panjang.
"Durasi terbang akan semakin lama. Kalau selama ini 8-10 jam, atau (dari) Aceh (sampai) 6 jam, itu pasti akan semakin panjang karena rute itu memang memutar (ke Afrika),” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 6 Maret 2026, dikutip dari Rmol.id
Ia menjelaskan, rute penerbangan yang biasanya digunakan berpotensi tidak dapat dilalui jika situasi keamanan memburuk.
Bahkan wilayah udara Yaman juga tidak bisa dilintasi karena selama ini sudah dihindari maskapai akibat kondisi keamanan yang belum stabil.
"Kalau kita lihat peta, dari Afrika lewat di atas Yaman juga tidak bisa karena di sana terus terjadi eskalasi yang tidak aman untuk diterbangi,” lanjut legislator PKB ini.
Dengan kondisi tersebut, pesawat kemungkinan harus mengambil jalur yang lebih jauh dan melintasi area lautan lepas.
Perubahan rute itu diperkirakan akan berdampak pada meningkatnya biaya operasional penerbangan.
Karena itu, Marwan menilai pemerintah tidak bisa menghitung potensi tambahan biaya secara sendiri dan perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak.
"Maka Kementerian Haji harus berkoordinasi dengan berbagai pihak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa jika terjadi pembengkakan anggaran, perlu ada pembahasan lebih lanjut mengenai pihak yang akan menanggung tambahan biaya tersebut.
“Pemerintah harus membuat maklumat baru selain maklumat yang kemarin menghimbau tidak berangkat, nyatanya kan berangkat. Kalau sudah berangkat langkah-langkahnya apa,” pungkasnya.
Karena itu, Marwan menilai pemerintah tidak bisa menghitung potensi tambahan biaya secara sendiri dan perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak.
"Maka Kementerian Haji harus berkoordinasi dengan berbagai pihak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa jika terjadi pembengkakan anggaran, perlu ada pembahasan lebih lanjut mengenai pihak yang akan menanggung tambahan biaya tersebut.
“Pemerintah harus membuat maklumat baru selain maklumat yang kemarin menghimbau tidak berangkat, nyatanya kan berangkat. Kalau sudah berangkat langkah-langkahnya apa,” pungkasnya.
