Jemaah di tanah suci. Foto Kemenag.
Probolinggo. BeritaHaji.id - Sekitar 58 ribu jamaah umrah asal Indonesia sempat tertahan di Arab Saudi di tengah situasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah sejak akhir Februari 2026.
Meski begitu, para jamaah kini disebut telah kembali ke Tanah Air secara bertahap.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, yang menyoroti pentingnya jaminan keamanan bagi jamaah umrah maupun haji di tengah kondisi geopolitik kawasan.
“Memang jamaah sempat tertahan. Di sini pemerintah harus bisa memastikan keamanan mereka, dari berangkat sampai kembali ke Tanah Air," ujar Dini di Probolinggo, Jatim, Senin, 9 Maret 2026.
Menurut Dini, pada awal pecahnya konflik sempat terjadi gangguan pada jadwal penerbangan jamaah. Beberapa penerbangan bahkan mengalami keterlambatan selama satu hingga tiga hari.
“Kebetulannya memang ada sedikit keterlambatan terutama pada saat satu dua hingga tiga hari saat awal-awal perang, tapi saat ini sudah lancar,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebagian jamaah juga harus menempuh rute penerbangan yang lebih panjang karena pesawat harus menghindari wilayah yang dinilai berisiko demi alasan keamanan.
“Bahkan untuk selanjutnya, lanjut dia, itu masih saja ada jamaah umrah yang memang terbang, dan juga dipastikan aman,” katanya.
Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu menilai faktor keselamatan penerbangan harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Dini juga mengingatkan agar kejadian pada musim haji tahun sebelumnya tidak terulang kembali, ketika sebuah pesawat Saudi sempat menerima ancaman bom hingga harus melakukan pendaratan darurat.
“Mohon pemerintah sudah menyiapkan mitigasi dan langkah-langkah yang dapat mencegah kemungkinan terburuk terjadi dan insyaallah semoga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.
" Semoga pelaksanaan umrah maupun ibadah haji tahun 2026 tidak terkendala apapun,” tegasnya.
Selain itu, Dini menyebut sempat muncul isu mengenai kemungkinan penundaan pelaksanaan ibadah haji. Ia meminta pemerintah memastikan jalur penerbangan jamaah aman dan tidak melintasi wilayah yang rawan konflik.
“Kemudian juga kita meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk menjalin komunikasi dengan KBRI di Arab Saudi dengan mengupdate informasi situasi tempat ibadah haji maupun umrah,” ujar Dini.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, yang menyoroti pentingnya jaminan keamanan bagi jamaah umrah maupun haji di tengah kondisi geopolitik kawasan.
“Memang jamaah sempat tertahan. Di sini pemerintah harus bisa memastikan keamanan mereka, dari berangkat sampai kembali ke Tanah Air," ujar Dini di Probolinggo, Jatim, Senin, 9 Maret 2026.
Menurut Dini, pada awal pecahnya konflik sempat terjadi gangguan pada jadwal penerbangan jamaah. Beberapa penerbangan bahkan mengalami keterlambatan selama satu hingga tiga hari.
“Kebetulannya memang ada sedikit keterlambatan terutama pada saat satu dua hingga tiga hari saat awal-awal perang, tapi saat ini sudah lancar,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebagian jamaah juga harus menempuh rute penerbangan yang lebih panjang karena pesawat harus menghindari wilayah yang dinilai berisiko demi alasan keamanan.
“Bahkan untuk selanjutnya, lanjut dia, itu masih saja ada jamaah umrah yang memang terbang, dan juga dipastikan aman,” katanya.
Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu menilai faktor keselamatan penerbangan harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Dini juga mengingatkan agar kejadian pada musim haji tahun sebelumnya tidak terulang kembali, ketika sebuah pesawat Saudi sempat menerima ancaman bom hingga harus melakukan pendaratan darurat.
“Mohon pemerintah sudah menyiapkan mitigasi dan langkah-langkah yang dapat mencegah kemungkinan terburuk terjadi dan insyaallah semoga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.
" Semoga pelaksanaan umrah maupun ibadah haji tahun 2026 tidak terkendala apapun,” tegasnya.
Selain itu, Dini menyebut sempat muncul isu mengenai kemungkinan penundaan pelaksanaan ibadah haji. Ia meminta pemerintah memastikan jalur penerbangan jamaah aman dan tidak melintasi wilayah yang rawan konflik.
“Kemudian juga kita meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk menjalin komunikasi dengan KBRI di Arab Saudi dengan mengupdate informasi situasi tempat ibadah haji maupun umrah,” ujar Dini.
