Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi. Foto Kemenhaj.
Cirebon. BeritaHaji.id - Penguatan tata kelola Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terus dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah.
Salah satunya melalui kegiatan pembinaan yang digelar di Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kota Cirebon, Jawa Barat, Jumat, 6 Maret 2026.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, mengatakan pengelolaan dana haji harus dilakukan secara hati-hati karena sumbernya berasal dari jemaah.
“Dana yang kita kelola pada dasarnya adalah dana milik jemaah. Karena itu setiap perencanaan dan penggunaannya harus benar-benar terukur, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Jaenal.
Ia menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang lebih sistematis di tingkat daerah. Satuan kerja diminta mengidentifikasi kebutuhan prioritas sehingga penggunaan anggaran dapat berjalan lebih efektif.
Selain itu, Jaenal juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam layanan haji sekaligus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi haji.
Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji memiliki potensi ekonomi yang besar dan perlu dimanfaatkan agar memberikan dampak bagi masyarakat di dalam negeri.
“Potensi ekonomi dari penyelenggaraan haji sangat besar. Kita perlu memastikan manfaatnya tidak hanya dirasakan di luar negeri, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Jawa Barat, Boy Harry Novian, mengungkapkan pihaknya menerima alokasi anggaran BPIH sekitar Rp31,97 miliar.
“Anggaran tersebut telah kami distribusikan kepada kantor kabupaten/kota untuk mendukung berbagai kegiatan operasional penyelenggaraan ibadah haji di daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, berbagai tahapan persiapan haji di Jawa Barat saat ini terus berjalan. Mulai dari proses penyelesaian visa, pembinaan jemaah, hingga kesiapan fasilitas embarkasi.
“Kami siap mendukung penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
Kegiatan ini melibatkan para Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/kota yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BPIH. Hadir pula Kasubbag TU dan staf pengelola keuangan dari wilayah Ciayumajakuning, meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, hingga Kabupaten Sumedang.
