Pertemuan Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah bersama para importir Arab Saudi. Foto Kemenhaj.
BeritaHaji.id - Pemerintah mulai mematangkan layanan konsumsi jemaah haji Indonesia untuk musim haji 2026. Salah satu fokusnya adalah menghadirkan cita rasa Nusantara melalui pemanfaatan produk Ready to Eat (RTE) dan bumbu pasta asal Indonesia di Tanah Suci.
Hal ini dibahas dalam pertemuan Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah bersama para importir Arab Saudi, Minggu, 28 Desember 2025.
Pertemuan tersebut menjadi ajang koordinasi untuk memastikan kesiapan implementasi penggunaan produk Indonesia dalam layanan konsumsi jemaah haji tahun depan.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak sekadar berbicara soal suplai makanan. Menurutnya, aspek kenyamanan jemaah menjadi perhatian utama.
“Layanan yang prima dimulai dari pemahaman atas kebutuhan jemaah. Konsumsi yang sesuai selera dan standar mutu menjadi salah satu faktor penting agar jemaah dapat beribadah dengan lebih tenang dan nyaman,” tambahnya.
Jaenal juga menekankan bahwa di balik produk RTE dan bumbu pasta tersebut, terdapat peran besar UMKM dan produsen pangan nasional. Karena itu, pemerintah memastikan rantai pasok berjalan lancar dari hulu hingga hilir.
"Karena itu, pemerintah berupaya memastikan seluruh rantai pasok berjalan dengan baik, dari proses produksi hingga penyajian di dapur haji Saudi," tambahnya.
Dari sisi implementasi, Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, menyebut Kementerian Haji dan Umrah terus mengawal agar kebijakan tersebut benar-benar dijalankan di lapangan.
“Yang kami dorong bukan hanya komitmen, tetapi kepastian pelaksanaan," ujarnya.
"Kemenhaj memastikan dapur benar-benar menggunakan produk Indonesia, didukung skema harga dan mekanisme pembayaran yang jelas agar layanan kepada jemaah berjalan optimal,” ujar Harun.
Sebagai bagian dari kesiapan operasional, pemerintah telah menetapkan 52 dapur di Makkah dan 23 dapur di Madinah untuk melayani jemaah haji Indonesia. Seluruh dapur tersebut wajib menggunakan produk Indonesia, mulai dari RTE, makanan segar, hingga bumbu pasta, sesuai kontrak penyelenggaraan haji.
Dalam pertemuan itu, para importir Arab Saudi menyambut positif dorongan pemerintah terkait kejelasan peran dan dukungan kelembagaan. Kepastian pembayaran dinilai krusial agar produsen dan UMKM di Indonesia dapat berproduksi secara berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan segera membagikan data dapur, daftar supplier Indonesia yang telah tersertifikasi, serta importir yang memenuhi syarat. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat koordinasi, pemesanan, dan distribusi agar produk Indonesia tersedia tepat waktu menjelang musim haji 2026.
