Rapat koordinasi bersama Perum Bulog dan Kementerian Pertanian. Foto Kemenhaj.
Jakarta. BeritaHaji.id - Kementerian Haji dan Umrah RI mulai menyiapkan langkah konkret untuk mendorong kemandirian pangan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Salah satu fokus utamanya adalah pemanfaatan beras produksi dalam negeri untuk konsumsi jemaah haji Indonesia.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Jaenal Effendi menegaskan, sudah saatnya Indonesia tidak lagi bergantung pada pasokan beras dari negara lain seperti Vietnam dan Thailand.
Menurut Jaenal, kebutuhan konsumsi jemaah haji tidak bisa dipenuhi secara terpisah-pisah. Dibutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar rantai pasok pangan haji bisa diperkuat secara menyeluruh.
“Pemenuhan konsumsi jemaah haji tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta para pemangku kepentingan lainnya, agar kebijakan yang disusun selaras dan rantai pasok pangan haji dapat diperkuat,” ujar Jaenal Effendi Dalam rapat koordinasi bersama Perum Bulog dan Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.
Dalam rapat tersebut, Ditjen PE2HU memaparkan proyeksi kebutuhan beras untuk musim haji 1447 H/2026 M. Total kebutuhan beras bagi 205.420 jemaah dan petugas haji diperkirakan mencapai 3.913 ton.
“Angka ini dihitung dari asumsi konsumsi 150 gram per porsi untuk 127 kali makan selama masa operasional haji,” ujarnyah.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Ditjen PE2HU menyepakati komitmen bersama dengan sejumlah pihak guna mengupayakan penggunaan beras nasional dalam layanan konsumsi haji.
Perum Bulog akan bertugas menghitung kebutuhan total beras sekaligus menyiapkan pasokan sesuai standar kualitas yang ditetapkan, termasuk beras premium dengan tingkat pecahan maksimal 5 persen.
Sementara itu, Kementerian Pertanian akan memberikan dukungan dari sisi regulasi guna memperlancar proses ekspor beras ke Arab Saudi.
Rapat koordinasi juga membahas tantangan lain, mulai dari aspek regulasi ekspor, mekanisme perizinan, hingga persoalan daya saing harga beras Indonesia di pasar Arab Saudi.
"Saat ini, harga beras premium dari sejumlah negara pesaing masih berada di bawah harga beras Indonesia, sehingga diperlukan dukungan dan fasilitasi kebijakan agar produk nasional dapat bersaing dan diterima di pasar konsumsi haji," ujarnya.
Jaenal menilai kondisi swasembada beras yang tengah dicapai Indonesia menjadi momentum penting. Selama ini, harga menjadi tantangan utama penggunaan beras lokal dalam penyelenggaraan haji.
Namun, ia optimistis penguatan ekosistem ekonomi haji akan mendorong produk nasional memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar internasional.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Fasilitasi Kemitraan PE2HU Tri Hidayatno menyebut upaya ini sebagai langkah membangun legacy baru dalam penyelenggaraan haji Indonesia.
"Melalui sinergi ini, kami menjembatani agar perputaran ekonomi haji yang nilainya sangat besar dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan produsen di tanah air," jelasnya.
