Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH), Muhammad Firman Taufik. Foto Himpuh.
BeritaHaji.id - Sekitar 10 ribu hingga 20 ribu calon jemaah umrah dilaporkan telah siap berangkat dalam waktu dekat. Mereka sudah mengantongi tiket penerbangan dan reservasi hotel.
Data itu disampaikan Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH), Muhammad Firman Taufik, merespons imbauan pemerintah agar jemaah menunda keberangkatan di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.
Menurut Firman, tanpa relaksasi dari maskapai dan hotel, penundaan massal berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi jemaah.
“Mereka ini sudah punya tiket dan hotel. Kalau terjadi penundaan massal tanpa ada relaksasi dari maskapai dan hotel, maka jemaah yang akan paling terdampak secara finansial,” jelas Firman dalam wawancara dikutip dari Himpuh, Senin, 2 Maret 2026.
Ia menegaskan, HIMPUH memahami alasan pemerintah mengeluarkan imbauan tersebut. Namun, penyelenggaraan umrah tidak terlepas dari kontrak bisnis yang mengikat berbagai pihak.
“Kami sangat memahami bahwa keselamatan adalah prioritas. Kalau negara sudah mengimbau, tentu itu berdasarkan pertimbangan yang matang. Namun dalam praktiknya, penyelenggaraan umrah ini melibatkan kontrak-kontrak bisnis. Ada perjanjian jemaah dengan travel, travel dengan maskapai, travel dengan hotel. Di dalamnya ada klausul pembatalan, deviasi, dan konsekuensi biaya. Ini yang harus dipikirkan bersama,” katanha.
Firman juga menyoroti adanya pemberitahuan dari sejumlah hotel di Arab Saudi yang menyatakan reservasi tidak terpakai akan hangus. Situasi ini dinilai makin memperbesar risiko biaya yang harus ditanggung jemaah.
“Imbauan ini punya dampak psikologis buat jemaah. Mereka punya rasa ketakutan untuk berangkat, tapi di satu sisi mereka punya keterikatan perjanjian," ujarnya.
"Hotel-hotel di Saudi sudah mengeluarkan maklumat bahwa reservasi yang tidak dipakai dinyatakan hangus. Artinya risiko biaya terbesar ada di jemaah. Karena itu pemerintah perlu menekan maskapai dan hotel agar memberi kelonggaran dalam kondisi force majeure seperti ini,” sambungnya.
Selain jemaah, kondisi ini juga berdampak pada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), terutama pelaku usaha kecil dan menengah yang bergantung pada perputaran dana.
Meski mengkritisi dampak ekonomi, HIMPUH menegaskan tidak mendorong pengabaian imbauan pemerintah. Pihaknya justru meminta agar kebijakan tersebut diperjelas dan terus diperbarui sesuai perkembangan situasi di Arab Saudi.
“Sekali lagi, himbauan jangan diabaikan. Tapi kami berharap himbauan ini dipertegas dan terus di-update berdasarkan keadaan di Saudi Arabia. Karena sampai hari ini dua bandara utama yaitu Jeddah dan Madinah belum ada penutupan, dan penerbangan direct flight masih berjalan. Jadi informasi yang akurat dan terkini sangat penting,” ujarnya.
Adapun HIMPUH menyatakan tetap mendukung langkah pemerintah dan telah menghimpun data jemaah terdampak untuk disampaikan ke kementerian sebagai bahan evaluasi lanjutan.
