Kunjungan kerja pengawasan Komite III DPD RI di Kantor Teknis Urusan Haji Madinah, Senin, 30 Maret 2026. Foto Kemenhaj.Madinah. BeritaHaji.id - Dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah menjadi perhatian serius pemerintah dalam menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.
Aspek keselamatan jemaah kini menjadi fokus utama di tengah potensi eskalasi situasi regional.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Puji Raharjo, menegaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mengantisipasi kondisi tersebut.
"Keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama bagi kami. Mengingat kondisi eskalasi di Timur Tengah, kami tengah menyiapkan beberapa skenario mitigasi yang komprehensif untuk memastikan jemaah dapat beribadah dengan aman dan tenang," ujar Puji saat menerima kunjungan kerja pengawasan Komite III DPD RI di Kantor Teknis Urusan Haji Madinah, Senin, 30 Maret 2026.
Selain isu keamanan, pemerintah juga tengah mematangkan skema teknis untuk mendukung kelancaran ibadah jemaah. Di antaranya melalui skema Tanazul (pemulangan lebih awal atau penundaan) serta Murur (melintas di Muzdalifah).
Tak hanya itu, mekanisme pembayaran Dam juga menjadi perhatian. Pemerintah, kata Puji, mengedepankan prinsip kemudahan dan fleksibilitas bagi jemaah.
"Kami sedang mematangkan mekanisme pembayaran Dam, baik yang dilakukan di Tanah Suci maupun di Tanah Air. Pemerintah memberikan kebebasan kepada jemaah sesuai keyakinan masing-masing," ujarnya.
"Kami hanya memfasilitasi dan memberikan kemudahan agar jemaah bisa melaksanakannya sesuai pilihan mereka," tambah Puji.
Di sisi lain, kesiapan teknis di lapangan juga terus dikebut. Pembantu Teknis Urusan Haji Umrah pada Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah, Zakaria Anshori, memastikan seluruh layanan utama sudah dalam tahap pematangan.
Mulai dari transportasi, hotel, katering, hingga layanan kesehatan dipersiapkan sebelum kedatangan kloter pertama jemaah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus, menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah. Namun, ia mengingatkan pentingnya pengawasan ketat di lapangan.
"Kami mendukung penuh langkah pemerintah, namun pengawasan lapangan terutama pada kesiapan petugas dan kenyamanan hotel di Madinah harus tetap dijaga ketat," tegas Dailami.
Kunjungan kerja ini juga diikuti anggota DPD RI dari berbagai provinsi. Rangkaian kegiatan ditutup dengan peninjauan langsung ke dapur penyedia katering jemaah di Madinah guna memastikan kualitas konsumsi tetap terjaga.
Mulai dari transportasi, hotel, katering, hingga layanan kesehatan dipersiapkan sebelum kedatangan kloter pertama jemaah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus, menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah. Namun, ia mengingatkan pentingnya pengawasan ketat di lapangan.
"Kami mendukung penuh langkah pemerintah, namun pengawasan lapangan terutama pada kesiapan petugas dan kenyamanan hotel di Madinah harus tetap dijaga ketat," tegas Dailami.
Kunjungan kerja ini juga diikuti anggota DPD RI dari berbagai provinsi. Rangkaian kegiatan ditutup dengan peninjauan langsung ke dapur penyedia katering jemaah di Madinah guna memastikan kualitas konsumsi tetap terjaga.
.png)
