Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al-Rasyid. Foto Kemenhaj.
BeritaHaji.id - Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al-Rasyid, menekankan pentingnya integritas bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah.
Menurutnya, komitmen terhadap prinsip anti korupsi menjadi hal mendasar dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Pesan tersebut disampaikan Harun saat membuka kegiatan Review Pengawasan Penyelenggaraan Haji yang berlangsung selama tiga hari, Minggu, 8 Maret 2026.
“Pegawai di Kementerian Haji dan Umrah, khususnya di Ditjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, harus memiliki integritas yang tinggi, terutama integritas anti korupsi,” ujar Harun.
Kegiatan tersebut menghadirkan pemateri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran lembaga antirasuah itu dimaksudkan untuk memperkuat sistem pengawasan sekaligus mencegah praktik gratifikasi di lingkungan kementerian.
Dalam arahannya, Harun mengingatkan pegawai agar tidak menganggap remeh berbagai bentuk pemberian yang terlihat sederhana. Menurutnya, pemberian sekecil apa pun tetap berpotensi melanggar aturan dan merusak integritas.
Ia bahkan pernah mengusulkan kepada Menteri agar disediakan sebuah lemari khusus yang berisi berbagai bentuk pemberian, mulai dari batik, makanan ringan, hingga barang lainnya, sehingga bisa dilihat secara terbuka oleh semua orang.
“Pemberian semacam inilah yang menyalahi undang-undang, karena integritas akan terganggu,” tegasnya.
Harun juga menceritakan pengalaman pribadi ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah. Saat hendak kembali dari kunjungan ke salah satu penyelenggara ibadah haji khusus, ia sempat ditawari sebuah sajadah sebagai oleh-oleh.
Namun tawaran tersebut ditolaknya karena tidak ingin melanggar prinsip integritas yang harus dijaga oleh setiap pegawai.
Menurutnya, potensi gratifikasi sering muncul ketika pegawai melakukan pengawasan atau kunjungan kerja ke lembaga penyelenggara haji dan umrah, seperti Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), maupun Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Karena itu ia mengingatkan agar setiap pegawai selalu berhati-hati terhadap berbagai bentuk pemberian yang mungkin diberikan saat kunjungan.
“Bisa saja nanti diungkit ketika ada pelanggaran. Misalnya dikatakan, ‘Bapak/Ibu pernah datang ke sini, saya pernah memberi amplop, voucher hotel, dan lainnya’. Karena itu harus sangat berhati-hati,” ujar Harun.
Ia juga mengingatkan secara tegas agar tidak ada pegawai yang tersangkut persoalan hukum sebelum pelaksanaan haji dimulai.
“Jangan sampai belum pelaksanaan haji sudah ada yang kepegang oleh KPK,” katanya.
Selain menekankan pentingnya integritas, Harun juga mengajak seluruh pegawai untuk aktif memberikan masukan demi memperkuat kinerja lembaga, khususnya dalam pengawasan penyelenggaraan haji dan umrah.
“Saran dan masukan diperlukan untuk meningkatkan kinerja Ditjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah ke depan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Harun juga menyinggung situasi global yang dinilai perlu diantisipasi menjelang pelaksanaan haji tahun 2026. Ia menyebut waktu menuju penyelenggaraan haji kini tinggal sekitar 43 hari lagi.
“Kita berharap perang segera selesai. Jika berlangsung panjang, Kemenhaj harus melakukan mitigasi risiko,” ujarnya.
Pemerintah, kata dia, telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi penyelenggaraan haji.
Beberapa skenario yang dipertimbangkan antara lain kemungkinan penutupan bandara di Arab Saudi hingga potensi pengurangan kuota jemaah.
Di akhir sambutannya, Harun menegaskan komitmen Kementerian Haji dan Umrah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.
“Secara kelembagaan kita memiliki keinginan yang kuat untuk menciptakan pelayanan haji yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Harun.
Ia berharap seluruh pegawai dapat menjaga komitmen dalam menjalankan amanah pelayanan kepada jemaah.
“Semoga penyelenggaraan haji tahun 2026 dapat berjalan dengan sukses dan terlaksana dengan baik,” tutupnya.
