Rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto Kemenhaj.Jakarta. BeritaHaji.id - Kementerian Haji dan Umrah memutuskan menghentikan penggunaan istilah war tiket dalam pembahasan skema haji tanpa antre.
Istilah tersebut sebelumnya ramai dibicarakan publik dan menuai berbagai kritik.
Keputusan itu diambil di tengah proses kajian kebijakan pengurangan antrean haji yang tetap akan dilanjutkan oleh pemerintah.
“Yang jelas kita butuh terobosan-terobosan untuk memangkas antrean yang panjang ini,” kata Gus Irfan seusai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 April 2026, dikutip dari NU Online.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menegaskan, istilah war tiket yang sempat muncul perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat.
“Pembahasan tetap akan jalan, hanya mungkin istilahnya war tiket atau apalah istilahnya,” ucapnya.
Dalam kajian yang sedang berjalan, skema haji tanpa antre disebut akan sangat bergantung pada tambahan kuota dari pemerintah Arab Saudi. Pemerintah memastikan kebijakan itu tidak akan menghilangkan antrean jemaah yang sudah terdaftar.
“Yang jelas antrean tidak akan kita hanguskan. Jadi jamaah yang sudah antre 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun enggak perlu khawatir,” katanya.
Gus Irfan juga menyebut ada usulan agar skema tersebut diprioritaskan untuk kelompok tertentu, seperti jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.
Menurutnya, pembahasan ini masih berada pada tahap awal dan membutuhkan banyak masukan dari berbagai pihak, termasuk DPR dan pelaku usaha haji.
“Ini kan wacana yang masih panjang, yang masih perlu banyak pembahasan dari pemangku kepentingan, terutama dari Komisi VIII kemudian dari pelaku-pelaku bisnis haji,” katanya.
“Terutama juga dari jamaah, banyak hal, banyak pemangku kepentingan yang harus kita bicarakan dan ini bukan keputusan dalam waktu sebulan dua bulan, ini pasti berjangka panjang,” terangnya.
Di sisi lain, pemerintah memutuskan memfokuskan terlebih dahulu persiapan penyelenggaraan haji 2026 yang sudah semakin dekat.
“Kalau itu dianggap sebagai terlalu prematur ya akan kita tutup dulu (pembahasan) sampai hari ini, sambil kita menyelesaikan haji kita yang sudah di depan mata,” kata Gus Irfan.
Ia juga mengakui bahwa istilah war tiket pertama kali berasal dari dirinya saat pembahasan internal di Kementerian Haji.
“Saya akui war tiket ini memang wacana yang sedang kita bahas di Kementerian Haji, dan kalau kita ditanya siapa yang bertanggung jawab, sayalah orang yang pertama melontarkan istilah war tiket ini,” katanya.
Keputusan itu diambil di tengah proses kajian kebijakan pengurangan antrean haji yang tetap akan dilanjutkan oleh pemerintah.
“Yang jelas kita butuh terobosan-terobosan untuk memangkas antrean yang panjang ini,” kata Gus Irfan seusai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 April 2026, dikutip dari NU Online.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menegaskan, istilah war tiket yang sempat muncul perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat.
“Pembahasan tetap akan jalan, hanya mungkin istilahnya war tiket atau apalah istilahnya,” ucapnya.
Dalam kajian yang sedang berjalan, skema haji tanpa antre disebut akan sangat bergantung pada tambahan kuota dari pemerintah Arab Saudi. Pemerintah memastikan kebijakan itu tidak akan menghilangkan antrean jemaah yang sudah terdaftar.
“Yang jelas antrean tidak akan kita hanguskan. Jadi jamaah yang sudah antre 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun enggak perlu khawatir,” katanya.
Gus Irfan juga menyebut ada usulan agar skema tersebut diprioritaskan untuk kelompok tertentu, seperti jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.
Menurutnya, pembahasan ini masih berada pada tahap awal dan membutuhkan banyak masukan dari berbagai pihak, termasuk DPR dan pelaku usaha haji.
“Ini kan wacana yang masih panjang, yang masih perlu banyak pembahasan dari pemangku kepentingan, terutama dari Komisi VIII kemudian dari pelaku-pelaku bisnis haji,” katanya.
“Terutama juga dari jamaah, banyak hal, banyak pemangku kepentingan yang harus kita bicarakan dan ini bukan keputusan dalam waktu sebulan dua bulan, ini pasti berjangka panjang,” terangnya.
Di sisi lain, pemerintah memutuskan memfokuskan terlebih dahulu persiapan penyelenggaraan haji 2026 yang sudah semakin dekat.
“Kalau itu dianggap sebagai terlalu prematur ya akan kita tutup dulu (pembahasan) sampai hari ini, sambil kita menyelesaikan haji kita yang sudah di depan mata,” kata Gus Irfan.
Ia juga mengakui bahwa istilah war tiket pertama kali berasal dari dirinya saat pembahasan internal di Kementerian Haji.
“Saya akui war tiket ini memang wacana yang sedang kita bahas di Kementerian Haji, dan kalau kita ditanya siapa yang bertanggung jawab, sayalah orang yang pertama melontarkan istilah war tiket ini,” katanya.
.png)
