Dugaan praktik penipuan berkedok badal haji dan pembayaran DAM yang melibatkan salah satu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah. Foto Kemenhaj.
Jeddah. BeritaHaji.id - Kementerian Haji dan Umrah mengungkap dugaan praktik penipuan berkedok badal haji dan pembayaran DAM yang melibatkan salah satu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Nilai transaksi yang diduga bermasalah mencapai sekitar Rp1,4 miliar.
Temuan tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat berada di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Senin, 8 Juni 2026.
Menurut Dahnil, dugaan penipuan itu berkaitan dengan layanan badal haji terhadap 140 orang yang dipatok sekitar Rp10 juta per orang.
“Badal haji itu jelas penipuan. Karena untuk haji dakhili yang berlaku untuk masyarakat setempat saja, per orang sekitar Rp40 jutaan. Jadi tidak mungkin badal haji bertarif Rp10 juta per orang. Pasti ini penipuan,” tegas Dahnil.
Kasus tersebut terungkap dari hasil penelusuran Tim Pelindungan Jemaah PPIH bersama KJRI. Dugaan praktik itu disebut melibatkan oknum KBIHU yang bekerja sama dengan mukimin di Arab Saudi.
“Sudah banyak jemaah kita yang menjadi korban. Oknumnya adalah KBIHU yang bekerja sama dengan mukimin. Tadi malam sudah kita interogasi,” ungkapnya.
Selain badal haji, pemerintah juga menemukan dugaan penyimpangan dalam pembayaran DAM. Padahal, pembayaran DAM wajib dilakukan melalui lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi, yakni Adahi.
Dalam praktik yang ditemukan, jemaah disebut dikenai biaya sebesar 720 riyal. Namun dana tersebut tidak disalurkan melalui jalur resmi.
“DAM itu salah satu yang mandatory atau wajib. Kalau di sini harus dibayarkan ke Adahi. Oleh mereka, jemaah ditarifkan 720 riyal, namun tidak disetorkan ke Adahi. Mereka membeli melalui mukimin dengan harga sekitar 400-an riyal, lalu sisanya diambil untuk mereka,” jelas Wamenhaj.
Kasus itu mulai terbongkar setelah muncul laporan dari jemaah yang tidak menerima bukti pembayaran resmi dari Adahi.
“Cukup banyak yang dirugikan, dan ini berangkat dari pengaduan jemaah yang tidak menerima receipt atau tanda terima dari Adahi,” ujarnya.
Dahnil memastikan pemerintah tidak akan berhenti pada pembinaan semata. Kementerian Haji dan Umrah menyiapkan langkah administratif hingga pidana bagi pihak yang terbukti terlibat.
“Kami akan pastikan oknum KBIHU ini kami tertibkan secara administrasi, kami cabut izinnya, dan kami hukum secara pidana. Karena locus-nya ada di Saudi, kita akan bicarakan dengan aparatur hukum di Tanah Air,” tegas Wamenhaj.
Pemerintah juga berjanji akan membuka secara rinci hasil penelusuran kasus tersebut kepada publik, termasuk identitas KBIHU yang diduga terlibat.
“Besok tim jubir, Direktorat Jenderal Pengendalian, Irjen, serta Bina Haji dan Umrah akan menyampaikan secara resmi dan detail mana saja KBIHU yang terlibat,” ujarnya.
Dahnil menilai praktik semacam ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan tata kelola haji yang selama ini dimanfaatkan sebagian pihak untuk meraup keuntungan dari jemaah.
“Banyak yang benci saya dengan Pak Menteri karena kartel haji ini sudah terlanjur sistematis. Kita butuh KBIHU yang jujur membimbing jemaah. Jangan jadikan jemaah sebagai komoditas,” kata Wamenhaj.
Ia mengaku prihatin karena dugaan praktik tersebut justru dilakukan oleh pihak yang memahami persoalan agama dan fikih.
“Yang menjadi pelaku ini paham agama dan fikih. Kok tega melakukan hal seperti ini. Kita akan betul-betul kelola haji dengan akhlak yang tinggi dan ilmu yang tinggi juga. KBIHU yang mendukung umat, kami dukung penuh, dan jumlahnya sangat banyak. Jangan sampai karena oknum-oknum ini malah merusak KBIH yang serius membimbing umat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dahnil juga melepas kepulangan jemaah haji Kloter KNO 7 menuju Indonesia. Ia berharap para jemaah membawa pulang nilai-nilai terbaik dari ibadah haji yang telah dijalankan.
“Saya berharap jemaah haji membawa oleh-oleh yang kekal, yaitu haji yang mabrur. Semoga peradaban kita semakin membaik dan semoga perjalanan jemaah lancar. Kami juga sudah mendapat konfirmasi dari pihak maskapai, semoga tidak ada kendala teknis lagi,” ujar Wamenhaj.
Ia menyebut sempat terjadi kendala teknis yang membuat proses kepulangan tertunda beberapa jam. Namun persoalan tersebut telah diselesaikan, termasuk distribusi koper milik jemaah.
Di sisi lain, pemerintah juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi fisik jemaah, terutama bagi mereka yang sedang menjalani fase perjalanan menuju Madinah.
“Selama jemaah patuh kepada arahan petugas, prosesnya berjalan sangat tertib, mulai dari Arafah hingga fase pemulangan ini. Namun, semua tetap harus dikondisikan dengan baik. Saat ini, jemaah gelombang kedua sudah mulai bergerak ke Madinah, sehingga stamina mereka harus benar-benar dijaga. Yang kita khawatirkan adalah kondisi kesehatan yang menurun sehingga mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi. Itu yang harus kita jaga,” tegasnya.
