Pelantikan 6 pejabat baru. Foto Kemenhaj.
Jakarta, BeritaHaji.id - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf mengingatkan seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah agar tidak memberi toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran, terutama korupsi.
Pesan itu disampaikan saat melantik enam pejabat baru, Senin, 3 Agustus 2026.
Menurut Irfan Yusuf, arahan tersebut sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Haji dan Umrah sebagai kementerian baru.
“Tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran, terutama korupsi. Bekerjalah secara profesional, transparan, dan penuh integritas,” pesannya.
Selain itu, Irfan Yusuf menegaskan jabatan bukan sekadar posisi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
“Jabatan bukan penghargaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, negara, dan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri karena berbagai tahapan penyelenggaraan haji telah berjalan.
“Tugas-tugas haji sudah berjalan. Saudara-saudara yang dilantik hari ini harus segera mengikuti dan melanjutkan pekerjaan yang sedang berjalan,” ujarnya.
Pelantikan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Jakarta. Sebanyak enam pejabat dilantik, terdiri atas tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan tiga Pejabat Pengawas untuk memperkuat organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah.
Tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yakni Mahmudi sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur, M. Zaber Wahid sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Maluku Utara, serta Wahyudin Ukoli sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Utara.
Sementara itu, tiga Pejabat Pengawas yang dilantik adalah Mohammad Ali Sadikin sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Teknologi Informasi, Chairobby sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Kesehatan Haji, serta Ahmad Rifai sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Bina Haji Khusus dan Umrah.
Pelantikan tersebut diharapkan semakin memperkuat organisasi Kementerian Haji dan Umrah dalam menghadirkan tata kelola yang bersih, profesional, serta meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.
.png)
