Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Foto Setneg.
BeritaHaji.id - Pemerintah memastikan akan merombak total tata kelola haji dan umrah dengan membentuk Kementerian Haji. Wacana ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis,21 Agustus 2025.
"Ini kan bukan masalah semakin besar atau tidak, tetapi masalah kebutuhan," ujar Prasetyo saat memberikan penjelasan, dikutip dari Suara.com.
Prasetyo menjelaskan, setelah evaluasi terhadap Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), ditemukan bahwa koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi akan lebih efektif jika dilakukan oleh lembaga setingkat kementerian.
"Setelah pelaksanaannya, di situ kan ada evaluasi... ternyata memang ada sebuah kebutuhan untuk kita meningkatkan kelembagaan dari badan," tambahnya.
Menurut dia, peningkatan kelembagaan menjadi setingkat kementerian dibutuhkan karena koordinasi dengan pihak Arab Saudi memang menghendaki hal tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengungkap bahwa pimpinan dewan sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pembahasan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
"Surat tersebut berisi perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU Perubahan atas UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bersama dengan DPR RI," kata Cucun dalam Rapat Paripurna, Kamis, 21 Agustus 2025.
Berbagai pemangku kepentingan, termasuk ormas Islam, sudah memberikan masukan terkait revisi ini. Mereka berharap perubahan UU bisa menghasilkan tata kelola yang lebih profesional.
Adapun tujuannya ialah meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan keuangan lebih transparan, dan perlindungan terhadap jemaah haji dan umrah Indonesia menjadi jauh lebih baik.
)
.png)
.png)
