Masalah Haji Berulang, PKS Dorong Pembentukan Kementerian Khusus

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid. Foto PKS.

BeritaHaji.id - Wakil Ketua MPR RI yang juga anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menegaskan dukungan penuh Fraksi PKS terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih baik, efisien, dan bebas dari persoalan berulang.

Dukungan ini disampaikan di tengah pembahasan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang menjadi fokus utama Komisi VIII DPR RI pada masa sidang kali ini.

Salah satu poin yang terus diperjuangkan PKS dalam revisi RUU tersebut adalah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

“Kami mendukung penuh pemisahan ini tetapi bukan hanya dalam bentuk badan. Kami menilai sangat penting untuk membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Hal ini sudah lama kami usulkan, bukan baru sekarang,” tegas Hidayat, dikutip dari laman resmi PKS, Selasa, 19 Agustus 2025, dikutip dari laman PKS.

Menurut Hidayat, penyelenggaraan ibadah haji menyentuh dua aspek sekaligus: urusan dalam negeri dan luar negeri. Karena itu, pembentukan kementerian dinilai lebih tepat ketimbang hanya sekadar badan.

"Di dalam negeri penyelenggaraan haji membutuhkan struktur hingga ke daerah-daerah agar pelayanan kepada jemaah berjalan maksimal," ujarnya.

Dari sisi hubungan internasional, khususnya dengan Arab Saudi, Hidayat menilai otoritas setempat hanya mengakui mitra setara kementerian. Jika Indonesia hanya membentuk badan, posisinya dianggap tidak sejajar dan bisa menyulitkan koordinasi di lapangan.

“Di Arab Saudi, kementerian hanya berhubungan dengan kementerian. Jika hanya badan, maka tidak setara dan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru termasuk kesulitan menyelesaikan persoalan teknis di lapangan,” jelasnya.

Ia mengingatkan, sejumlah masalah seperti keterlambatan layanan, pemisahan jemaah antar anggota keluarga, hingga persoalan syarikah (perusahaan penyedia layanan haji) bisa kembali terjadi jika tidak ada peningkatan stuktur kelembagaan.

Hidayat pun mendesak pemerintah segera membentuk Kementerian Haji dan Umrah dengan legitimasi kuat, baik di dalam negeri maupun di mata otoritas Arab Saudi.