Audiensi Menag dengan Komnas Disabilitas. Foto Kemenag.
BeritaHaji.id - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menerima audiensi Komisi Nasional Disabilitas (Komnas Disabilitas) Republik Indonesia di kantor pusat Kemenag, Jakarta.
Pertemuan ini membahas penguatan layanan keagamaan inklusif, termasuk layanan haji ramah disabilitas.
Dalam kesempatan itu, Menag menyampaikan pandangannya soal makna disabilitas. Menurutnya, konsep disabilitas bukan hanya berlaku bagi manusia, melainkan juga pada makhluk hidup dan alam sekitar.
“Bagi saya pribadi, disabilitas itu bukan hanya orang. Kucing yang pincang, burung yang tidak bisa terbang, rumput yang kering, bahkan sungai yang dikotori, semua itu bentuk disabilitas yang perlu diberikan pelayanan,” ujar Menag, Rabu, 27 Agustus 2025.
Ia menambahkan, Kemenag tengah mengembangkan konsep ekotekologi yang berlandaskan cinta terhadap manusia, alam, dan Tuhan.
“Kalau orang tidak mencintai alam, berarti dia tidak mencintai Tuhan,” sambungnya.
Menag menegaskan pihaknya terus berupaya menghadirkan layanan inklusif. Indonesia, kata dia, bahkan menjadi negara pertama di dunia yang mencetak Al-Qur’an dengan tanda isyarat.
"Saat ini, Kemenag juga tengah menyiapkan Musabaqah Qiraatul Kutub (MQK) Internasional yang juga akan melibatkan tunanetra," jelasnya.
Ia juga mengumumkan rencana pembukaan MTQ Internasional di Masjid Istiqlal.
“Nanti pembukaan MTQ Internasional itu di Istiqlal, jadi kita undang temen-temen untuk datang juga. Ini cara kita memberi ruang agar teman-teman difabel juga bisa menunjukkan kemampuannya,” ungkap Menag.
Ketua Komnas Disabilitas, Dante Rigmalia, menyambut baik dukungan Kemenag terhadap penyandang disabilitas. Ia menilai keterlibatan Kemenag dalam penyelenggaraan haji 2025 memberi ruang komunikasi lebih baik antara jemaah difabel dan petugas PPIH.
Wakil Ketua Komnas Disabilitas, Deka Kurniawan, menambahkan pentingnya keberlanjutan kebijakan.
“Kami sudah mendampingi proses haji ramah disabilitas sejak 2023. Tahun 2025 kami dilibatkan lebih signifikan, bukan hanya mendampingi tapi juga turun langsung ke lapangan," ujarnya.
Deka berharap standar pelayanan terus terjaga meski pengelolaan haji tahun 2026 akan dipegang Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
"Kami berharap di 2026, meski penyelenggaraan haji akan dikelola Kementerian Haji dan Umrah, layanan ramah lansia dan disabilitas bisa dipertahankan, dijalankan, bahkan ditingkatkan dari berbagai aspeknya,” sambungnya mengakhiri.
Dalam kesempatan itu, Menag menyampaikan pandangannya soal makna disabilitas. Menurutnya, konsep disabilitas bukan hanya berlaku bagi manusia, melainkan juga pada makhluk hidup dan alam sekitar.
“Bagi saya pribadi, disabilitas itu bukan hanya orang. Kucing yang pincang, burung yang tidak bisa terbang, rumput yang kering, bahkan sungai yang dikotori, semua itu bentuk disabilitas yang perlu diberikan pelayanan,” ujar Menag, Rabu, 27 Agustus 2025.
Ia menambahkan, Kemenag tengah mengembangkan konsep ekotekologi yang berlandaskan cinta terhadap manusia, alam, dan Tuhan.
“Kalau orang tidak mencintai alam, berarti dia tidak mencintai Tuhan,” sambungnya.
Menag menegaskan pihaknya terus berupaya menghadirkan layanan inklusif. Indonesia, kata dia, bahkan menjadi negara pertama di dunia yang mencetak Al-Qur’an dengan tanda isyarat.
"Saat ini, Kemenag juga tengah menyiapkan Musabaqah Qiraatul Kutub (MQK) Internasional yang juga akan melibatkan tunanetra," jelasnya.
Ia juga mengumumkan rencana pembukaan MTQ Internasional di Masjid Istiqlal.
“Nanti pembukaan MTQ Internasional itu di Istiqlal, jadi kita undang temen-temen untuk datang juga. Ini cara kita memberi ruang agar teman-teman difabel juga bisa menunjukkan kemampuannya,” ungkap Menag.
Ketua Komnas Disabilitas, Dante Rigmalia, menyambut baik dukungan Kemenag terhadap penyandang disabilitas. Ia menilai keterlibatan Kemenag dalam penyelenggaraan haji 2025 memberi ruang komunikasi lebih baik antara jemaah difabel dan petugas PPIH.
Wakil Ketua Komnas Disabilitas, Deka Kurniawan, menambahkan pentingnya keberlanjutan kebijakan.
“Kami sudah mendampingi proses haji ramah disabilitas sejak 2023. Tahun 2025 kami dilibatkan lebih signifikan, bukan hanya mendampingi tapi juga turun langsung ke lapangan," ujarnya.
Deka berharap standar pelayanan terus terjaga meski pengelolaan haji tahun 2026 akan dipegang Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
"Kami berharap di 2026, meski penyelenggaraan haji akan dikelola Kementerian Haji dan Umrah, layanan ramah lansia dan disabilitas bisa dipertahankan, dijalankan, bahkan ditingkatkan dari berbagai aspeknya,” sambungnya mengakhiri.
)
.png)
