Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas. Foto Muhammadiyah.
BeritaHaji.id - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, mendukung penuh rencana peningkatan status Badan Pengelola (BP) Haji menjadi setingkat kementerian.
Rencana tersebut kini tengah dibahas dalam revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji di DPR. Menurut Anwar, penguatan kelembagaan ini penting untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan yang selama ini kerap terjadi.
“Dengan begitu, tidak akan ada saling lempar tanggung jawab dengan pihak Kemenag,” kata Anwar, Sabtu, 23 Agustus 2025, dikutip dari laman Muhammadiyah.
Kewenangan Jadi Lebih Tegas
Anwar menilai, jika status BP Haji naik menjadi Kementerian Haji, maka lembaga tersebut akan bertanggung jawab penuh terhadap segala hal terkait penyelenggaraan haji dan umrah.“Kalau sudah berbentuk kementerian, maka jelas siapa yang memimpin, siapa yang mengatur, dan siapa yang bertanggung jawab. Itu akan membuat tata kelola haji lebih rapi dan efektif,” tegasnya.
Ia menambahkan, pelayanan kepada jemaah tidak boleh terganggu hanya karena urusan koordinasi yang tumpang tindih.
Perkuat Posisi Tawar dengan Arab Saudi
Selain soal internal, Anwar juga menyoroti pentingnya peningkatan status kelembagaan dalam konteks hubungan bilateral dengan Arab Saudi.“Karena sudah setara atau setingkat, sehingga akan menjadi mudah bagi Kementerian Haji Indonesia untuk membangun kesepakatan dan kesepahaman dengan pihak Kementerian Haji Saudi dan pihak-pihak terkait lainnya,” jelasnya.
Dengan posisi setara, ia yakin negosiasi teknis seperti kuota, penempatan jemaah, hingga layanan kesehatan di Tanah Suci akan lebih lancar.
“Dengan begitu, permasalahan yang kerap dihadapi jemaah Indonesia dapat diselesaikan lebih cepat melalui komunikasi langsung antar kementerian,” ujarnya.
Lebih jauh, Anwar berharap revisi UU Penyelenggaraan Haji di DPR bisa segera rampung. Menurutnya, kepentingan utama dari perubahan ini adalah peningkatan kualitas layanan bagi jutaan jemaah asal Indonesia.
“Naiknya status BP Haji menjadi setingkat kementerian ini diharapkan bisa membuat pelayanan haji bagi jemaah Indonesia menjadi lebih baik ke depan,” tuturnya.
Ia menekankan, pembentukan Kementerian Haji bukan untuk menegasikan peran Kemenag, melainkan agar penyelenggaraan ibadah haji lebih fokus dan terarah.
“Kalau tanggung jawabnya jelas, maka pelayanan juga akan jelas. Itu yang diharapkan masyarakat kita,” ucapnya.
Sebagai salah satu ormas Islam terbesar, Muhammadiyah memastikan siap mendukung kebijakan yang berorientasi pada kepentingan umat.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memastikan jemaah haji Indonesia mendapatkan pelayanan yang terbaik. Itu amanah besar yang harus diemban negara,” pungkas Anwar.
“Naiknya status BP Haji menjadi setingkat kementerian ini diharapkan bisa membuat pelayanan haji bagi jemaah Indonesia menjadi lebih baik ke depan,” tuturnya.
Ia menekankan, pembentukan Kementerian Haji bukan untuk menegasikan peran Kemenag, melainkan agar penyelenggaraan ibadah haji lebih fokus dan terarah.
“Kalau tanggung jawabnya jelas, maka pelayanan juga akan jelas. Itu yang diharapkan masyarakat kita,” ucapnya.
Sebagai salah satu ormas Islam terbesar, Muhammadiyah memastikan siap mendukung kebijakan yang berorientasi pada kepentingan umat.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memastikan jemaah haji Indonesia mendapatkan pelayanan yang terbaik. Itu amanah besar yang harus diemban negara,” pungkas Anwar.
)
.png)
