Sekretaris Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) PP Muhammadiyah, Dr. H. Marjuki. Foto Muhammadiyah.
BeritaHaji.id- Muhammadiyah menyampaikan sepuluh poin masukan penting terkait penyelenggaraan ibadah haji dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu, 20 Agustus 2025.
Sekretaris Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) PP Muhammadiyah, Dr. H. Marjuki, menyoroti sejumlah persoalan krusial yang perlu diperbaiki, mulai dari regulasi bimbingan haji hingga pentingnya sinergi dengan ormas Islam.
“KBIHU perlu diperkuat regulasinya, dan porsi pembimbing haji dari KBIHU sebaiknya diprioritaskan sebagai pendamping haji,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip dari laman Muhammadiyah.
Dalam rapat yang membahas RUU Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah ini, Marjuki juga menekankan pentingnya penunjukan petugas haji yang telah memiliki pengalaman berhaji.
Tak kalah penting, menurutnya, adalah soal istito’ah kesehatan. Ia menilai masih banyak jemaah yang seharusnya tidak diberangkatkan karena kondisi kesehatan yang buruk.
"Masih banyak jemaah dengan penyakit berat yang tetap berangkat, sehingga angka kematian jemaah Indonesia dinilai tinggi,” kata Marjuki.
Ia mengingatkan, aspek istito’ah kesehatan harus benar-benar mengacu pada ketentuan pemerintah Saudi agar jemaah yang diberangkatkan betul-betul siap secara fisik.
Usul Bentuk Lembaga Pengawas dan Penguatan Manasik
Muhammadiyah juga mendukung pembentukan kembali lembaga pengawas haji untuk memperkuat sistem pengawasan. Di sisi pembinaan, Marjuki mendorong agar silabus dan kurikulum manasik haji diperkuat.“Silabus manasik haji harus diperkuat agar jamaah memiliki bekal ibadah yang maksimal,” tegasnya.
Menurutnya, pembinaan jemaah bukan hanya soal teknis ibadah, tetapi juga kesiapan psikologis sebelum dan selama berada di Tanah Suci.
Data Harus Sinkron, Gizi dan DAM Perlu Diperhatikan
Masukan lainnya berkaitan dengan penatalaksanaan DAM, perbaikan kualitas layanan gizi jemaah, serta penyelarasan data manifest kloter dengan sistem e-Hajj.“Data manifest kloter harus rapi dan sesuai dengan e-Hajj agar tidak menimbulkan masalah di lapangan,” tambahnya.
Kerap terjadi ketidaksesuaian data yang membuat jemaah kesulitan saat proses layanan di Arab Saudi.
Terakhir, Marjuki menekankan pentingnya keterlibatan berbagai organisasi Islam dalam proses pembinaan dan bimbingan haji agar lebih inklusif.
“Semua ormas Islam harus dilibatkan dalam pembinaan dan bimbingan ibadah, sehingga penyelenggaraan haji lebih inklusif dan menyentuh seluruh lapisan umat,” pungkasnya.
)
.png)
.png)
