Kunjungan kerja ke Jawa Barat untuk sosialisasi reformasi kelembagaan serta mematangkan persiapan haji 1447H/2026M. Foto Kemenhaj.
Bandung. BeritaHaji.id - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI tengah merapikan struktur organisasinya hingga ke level daerah. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyebut pembentukan kantor wilayah provinsi dan kantor kabupaten/kota sedang memasuki tahap akhir.
“Kemenhaj mengusung reformasi kelembagaan dan integritas dimana struktur kelembagaan daerah akan segera dirampungkan. Pejabat eselon yang ada akan dilantik sebagai Plt.Kepala Kanwil/Kantor dan akan menjadi definitif dengan syarat mutlak apabila sukses dan bersihnya penyelenggaraan haji 2026,” kata Menhaj Irfan Yusuf di Bandung, Jumat, 21 November 2025.
Hal itu ia sampaikan saat kunjungan kerja ke Jawa Barat untuk sosialisasi reformasi kelembagaan serta mematangkan persiapan haji 1447H/2026M. Irfan menegaskan tidak ada ruang untuk praktik bermain dalam pelayanan haji. Integritas disebut menjadi pondasi utama.
Di hadapan penyelenggara haji tingkat provinsi dan kabupaten/kota, ia meminta persiapan teknis dilakukan lebih awal.
“Seperti daftar jemaah yang berhak melunasi biaya haji akan segera diumumkan dan proses pelunasan dapat dimulai. Begitu juga dengan istitha'ah calon Jemaah haji,” ujarnya.
Sorotan utama jatuh pada syarat istitha'ah kesehatan calon jemaah. Irfan menyebut aspek ini tidak bisa ditawar, terlebih karena Arab Saudi melakukan pemeriksaan acak di bandara. “Jemaah yang tidak lolos istitha'ah dalam pemeriksaan acak di bandara kedatangan Arab Saudi akan dipulangkan,” tegasnya.
Proses rekrutmen petugas haji 2026 juga dibenahi. Menurut Irfan, seleksi bakal berlangsung profesional tanpa titipan. Petugas terpilih diwajibkan mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis selama satu bulan penuh sebelum diberangkatkan.
Pada saat yang sama, Kemenhaj mendorong transformasi Asrama Haji agar lebih mandiri. Asrama diharapkan beroperasi dengan standar hotel dan mampu menghasilkan PNBP tanpa ketergantungan pada pendanaan pusat.
“Kemenhaj berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih bersih, adil, profesional, dan berorientasi pelayanan terbaik,” tutup Gus Irfan.
Sorotan utama jatuh pada syarat istitha'ah kesehatan calon jemaah. Irfan menyebut aspek ini tidak bisa ditawar, terlebih karena Arab Saudi melakukan pemeriksaan acak di bandara. “Jemaah yang tidak lolos istitha'ah dalam pemeriksaan acak di bandara kedatangan Arab Saudi akan dipulangkan,” tegasnya.
Proses rekrutmen petugas haji 2026 juga dibenahi. Menurut Irfan, seleksi bakal berlangsung profesional tanpa titipan. Petugas terpilih diwajibkan mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis selama satu bulan penuh sebelum diberangkatkan.
Pada saat yang sama, Kemenhaj mendorong transformasi Asrama Haji agar lebih mandiri. Asrama diharapkan beroperasi dengan standar hotel dan mampu menghasilkan PNBP tanpa ketergantungan pada pendanaan pusat.
“Kemenhaj berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih bersih, adil, profesional, dan berorientasi pelayanan terbaik,” tutup Gus Irfan.
.png)
