Kunjungan jajaran Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia (sebelum jadi Kementerian) ke Kantor DPP LDII, Senayan, Jakarta, pada 7 Maret 2025. Foto LDII.
BeritaHaji.id - Perubahan Badan Penyelenggara Haji (BPH) menjadi Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia diharapkan mampu membawa transformasi besar dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso menegaskan, penunjukan Gus Irfan dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai nakhoda Kementerian Haji dan Umrah merupakan langkah serius pemerintah bersama DPR menindaklanjuti keluhan yang selama ini muncul.
“Gus Irfan dan Dahnil Anzar Simanjutak, kami yakini akan mengubah pelayanan haji dan umrah menjadi semakin baik. Keduanya memiliki integritas, kapasitas dan kapabiltas yang baik," ujarnya, Kamis, 11 September 2025, dikutip dari laman LDII.
"Di samping itu, keduanya merupakan cendekiawan Islam sehingga memahami spiritual dan sisi multidimensi ibadah haji,” tambahnya.
Menurut KH Chriswanto, duet tersebut diharapkan mampu melakukan pembenahan dari sisi antrean haji, kualitas layanan, digitalisasi, hingga transparansi.
Menurut KH Chriswanto, duet tersebut diharapkan mampu melakukan pembenahan dari sisi antrean haji, kualitas layanan, digitalisasi, hingga transparansi.
“Sebab, penunjukan mereka sebagai nakhoda Kementerian Haji dan Umrah, merupakan bagian dari keseriusan pemerintah dan DPR dalam menindaklanjuti masukan dan keluhan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah haji,” katanya.
Ia menambahkan, perubahan BPH menjadi Kementerian Haji dan Umrah bukan sekadar pergantian nomenklatur. Dengan status baru ini, kementerian memiliki posisi lebih kuat, alokasi anggaran yang pasti, serta koordinasi lintas lembaga maupun antarnegara yang lebih solid.
Sementara itu, Sekretaris Umum DPP LDII Dody Taufik Wijaya menyatakan, DPP LDII telah mengajukan 10 poin perbaikan ibadah haji, di antaranya:
Poin pertama terkait percepatan antrean melalui penambahan kuota dan skema haji khusus.
Ia menambahkan, perubahan BPH menjadi Kementerian Haji dan Umrah bukan sekadar pergantian nomenklatur. Dengan status baru ini, kementerian memiliki posisi lebih kuat, alokasi anggaran yang pasti, serta koordinasi lintas lembaga maupun antarnegara yang lebih solid.
Sementara itu, Sekretaris Umum DPP LDII Dody Taufik Wijaya menyatakan, DPP LDII telah mengajukan 10 poin perbaikan ibadah haji, di antaranya:
Poin pertama terkait percepatan antrean melalui penambahan kuota dan skema haji khusus.
Poin kedua menekankan pentingnya kejelasan atau transparansi pembagian kuota haji reguler dan khusus, agar tidak terjadi praktik jual-beli kuota maupun penyalahgunaan visa non-haji.
Poin ketiga menyangkut transparansi dan akuntabilitas keuangan, yakni adanya keterbukaan melalui laporan berkala yang rinci mengenai pengelolaan dana haji, termasuk hasil investasi, biaya operasional, dan alokasi manfaat bagi jamaah.
Poin ketiga menyangkut transparansi dan akuntabilitas keuangan, yakni adanya keterbukaan melalui laporan berkala yang rinci mengenai pengelolaan dana haji, termasuk hasil investasi, biaya operasional, dan alokasi manfaat bagi jamaah.
Poin keempat berfokus pada prioritas bagi jamaah rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan mereka yang sudah lama menunggu, dengan tujuan menegakkan asas keadilan dan perlindungan.
Lebih lanjut, Dody menambahkan bahwa poin kelima adalah digitalisasi layanan, seperti pengembangan aplikasi real-time yang komprehensif, terintegrasi, dan ramah pengguna untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pendaftaran, pelunasan biaya, manasik, hingga penyampaian keluhan dan laporan perjalanan.
Lebih lanjut, Dody menambahkan bahwa poin kelima adalah digitalisasi layanan, seperti pengembangan aplikasi real-time yang komprehensif, terintegrasi, dan ramah pengguna untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pendaftaran, pelunasan biaya, manasik, hingga penyampaian keluhan dan laporan perjalanan.
Poin keenam berupa penguatan syarat perizinan, disertai sanksi tegas terhadap pelanggaran seperti penipuan, penggelapan dana, overbooking, atau penelantaran jamaah.
Menurut Dody, poin ketujuh terkait penguatan lembaga haji yang dinilai sudah terakomodasi dengan perubahan BPH menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Pada poin yang sama, LDII juga mendorong penetapan standar pelayanan minimum di bidang akomodasi, transportasi, konsumsi, bimbingan ibadah, dan layanan kesehatan.
Adapun poin kedelapan menekankan perlunya mekanisme hukum yang sederhana dan terjangkau, sehingga jamaah dapat menuntut haknya tanpa harus melalui proses panjang dan rumit.
Menurut Dody, poin ketujuh terkait penguatan lembaga haji yang dinilai sudah terakomodasi dengan perubahan BPH menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Pada poin yang sama, LDII juga mendorong penetapan standar pelayanan minimum di bidang akomodasi, transportasi, konsumsi, bimbingan ibadah, dan layanan kesehatan.
Adapun poin kedelapan menekankan perlunya mekanisme hukum yang sederhana dan terjangkau, sehingga jamaah dapat menuntut haknya tanpa harus melalui proses panjang dan rumit.
Poin terakhir adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan perlindungan asuransi jiwa, kesehatan, dan perjalanan berbasis syariah.
LDII juga menekankan pentingnya manasik haji/umrah berbasis kurikulum nasional dan modern, termasuk melalui penggunaan aplikasi digital maupun simulasi Virtual Reality (VR) sebagai persiapan jamaah.
"Saya berharap duet Gus Irfan dan Dahnil Anzar Simanjuntak mampu mewujudkan ibadah haji yang nyaman dan aman, dan menjadi pengalaman berkesan sekali seumur hidup. Tentu, hal ini bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan kolaborasi semua pihak.," harapnya.
.png)
