Gus Irfan saat mengisi kuliah umum di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Auditorium Prof. Suwito, Kamis, 11 September 2025. Foto UIN Jakarta.
BeritaHaji.id - Menteri Haji dan Umrah, Dr. KH Moch Irfan Yusuf yang kerap disapa Gus Irfan, menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan haji bagi jamaah Indonesia.
Hal itu ia sampaikan saat mengisi kuliah umum di Sekolah Pascasarjana (SPS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang digelar di Auditorium Prof. Suwito, Kamis, 11 September 2025.
Dalam paparannya, Gus Irfan menyebut pemerintah telah menyiapkan 34 asrama haji yang tersebar di 33 provinsi, lengkap dengan kantor pelayanan di hampir seluruh daerah. Namun, ia mengakui masih ada fasilitas yang belum berjalan optimal.
"Namun masih ada yang belum optimal digunakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi agar aset yang sudah dibangun benar-benar bermanfaat bagi jamaah,” ujarnya, dikutip dari laman UIN Jakarta.
Gus Irfan kemudian menyinggung sejarah panjang pembentukan Kementerian Haji. Menurutnya, rencana ini sudah muncul sejak era Presiden pada 2014, diperkuat lagi pada 2019, hingga akhirnya benar-benar terealisasi pada 2024.
"Kementerian Haji adalah taruhan besar Presiden. Jika gagal, dampaknya langsung kepada beliau. Oleh karena itu, kementerian ini harus berhasil menghadirkan pelayanan terbaik," tegasnya.
Dari sisi tata kelola, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap dana haji. Menurutnya, reformasi di tubuh kementerian terus dijalankan, mulai dari perpindahan pegawai hingga pengelolaan aset.
“Pengelolaan haji harus bersih dari praktik korupsi. Reformasi sedang kita jalankan, mulai dari perpindahan pegawai hingga perpindahan aset, agar sistem semakin transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Ia juga menyinggung skema subsidi biaya haji dengan mencontoh Malaysia. Di sana, kata dia, pola subsidi bervariasi 60 persen, 30 persen, bahkan tanpa subsidi. Menurutnya, mekanisme seperti ini lebih adil dibandingkan subsidi sama rata.
Gus Irfan menegaskan, peningkatan pelayanan haji adalah tanggung jawab bersama.
“Transformasi pengelolaan haji tidak boleh berhenti. Kita harus memastikan jamaah mendapatkan pelayanan yang layak, nyaman, dan baik,” ujarnya.
Ia optimistis kolaborasi pemerintah dengan BPKH, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan akan menjadikan haji bukan sekadar ibadah, melainkan juga penguat perekonomian dan peradaban bangsa.
“Kami ingin memastikan jamaah Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik. Bukan hanya dalam ritualnya, tapi juga dalam aspek kesehatan, ekonomi, dan peradaban," tutupnya.
Menurutnya, haji harus menjadi sarana memperkuat diri sekaligus memperkuat bangsa.
