Bus-Bus yang akan membawa jemaah haji Indonesia dari Mina ke hotel jemaah di Makkah. Foto Kemenag.
Jakarta. Beritahaji.id - Pembahasan awal soal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 resmi dimulai. Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah membuka diskusi perdana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Oktober 2025.
Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni menyebut pertemuan ini menjadi tahapan penting sebelum penetapan biaya haji serta proses pelunasan calon jemaah. Target penyelesaian pembahasan ditetapkan paling lambat November 2025.
“Disampaikan bahwa biaya haji 2026 memang mengalami penurunan sebesar 1 juta rupiah dari sebelumnya sebesar 88,4 juta. Namun, angkanya tidak memuaskan seharusnya bisa lebih besar,” ujar Husni, dikutip dari laman DPR RI.
Menurutnya, DPR berharap agar biaya haji tahun depan bisa kembali ditekan tanpa mengurangi kualitas layanan bagi para jemaah.
“Penyelenggaraan haji 2025 menjadi pelajaran penting setelah muncul berbagai persoalan di lapangan,” ucapnya.
Husni menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dari pengalaman tahun sebelumnya.
“Apa yang terjadi pada pelaksanaan haji 2025 menjadi pelajaran dan kami berharap permasalahan yang ada di lapangan tidak terulang kembali di haji 2026,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti keberadaan Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk. Menurutnya, struktur baru ini diharapkan membawa perbaikan signifikan dalam tata kelola haji Indonesia.
“Ini perdana bagi BP Haji yang akan melaksanakan ibadah haji tahun 2026, kami mengharapkan agar pelaksanaannya akan jauh lebih baik,” katanya.
Sementara itu, pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah menyiapkan langkah konkret untuk persiapan haji tahun depan. Sebesar Rp2,7 triliun telah dibayarkan kepada Arab Saudi sebagai uang muka untuk memesan lokasi di Arafah dan Mina.
Hal ini dilakukan agar Indonesia mendapat kuota dan fasilitas yang lebih baik pada musim haji mendatang.
Adapun kloter pertama calon jemaah haji 2026 dijadwalkan berangkat pada pekan ketiga April 2026. Pemerintah menargetkan seluruh jemaah sudah melunasi Bipih paling lambat Desember 2025.
.png)
