Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj. Foto Kemenag.
BeritaHaji.id - Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 M/1447 H kini berpacu dengan waktu. Berdasarkan jadwal resmi General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi, penerbangan jemaah haji dari berbagai negara dijadwalkan mulai 18 April 2026. Artinya, hanya tersisa sekitar enam bulan untuk mematangkan segala persiapan.
Melihat tenggat yang semakin dekat, Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, mendesak Komisi VIII DPR RI agar segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Haji 2026 M/1447 H. Panja ini dinilai penting sebagai wadah koordinasi pembahasan seluruh aspek penyelenggaraan haji bersama pemerintah dan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).
“Lebih cepat Panja terbentuk akan lebih baik bagi kesiapan penyelenggaraan haji. Sebaliknya, makin lama pembentukan Panja akan berisiko terhadap layanan haji,” ujar Mustolih dalam keterangan tertulis yang dikutip dari NU Online, Jumat, 17 Oktober 2025.
Mustolih menjelaskan, forum Panja punya peran strategis dalam merumuskan aspek teknis penyelenggaraan haji, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.
“Di dalam negeri, Panja perlu memastikan kesiapan data jemaah, proses pelunasan biaya, bimbingan manasik, serta pemeriksaan istithaah kesehatan,” ujarnya.
Sementara di Arab Saudi, pembahasan akan meliputi dokumen perjalanan, penerbangan, akomodasi, transportasi, perlindungan jemaah, kuota dan petugas, aspek kesehatan, hingga persiapan puncak haji di Masya’ir.
Menurut Mustolih, salah satu isu krusial yang harus dibahas Panja adalah soal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
“Kedua komponen ini menentukan besaran biaya yang harus ditanggung jemaah dan mempengaruhi kualitas layanan yang akan diberikan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kesepakatan antara Kemenhaj dan Panja nantinya akan menjadi dasar bagi Presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) BPIH, yang menjadi landasan pengelolaan keuangan haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Musim Perdana di Bawah Kemenhaj
Pelaksanaan haji 2026 disebut Mustolih sebagai musim perdana yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), setelah sebelumnya berada di bawah kewenangan Kementerian Agama.Menurutnya, hal ini menjadi momentum penting sekaligus ujian bagi Kemenhaj di masa transisi kelembagaan.
“Terlebih, masyarakat sudah dijanjikan oleh pihak Kemenhaj bahwa penyelenggaraan haji akan lebih baik dari era sebelumnya, dengan banyak terobosan, biaya lebih murah, petugas makin profesional, zero penyimpangan, dan bebas korupsi,” ujarnya.
Mustolih menegaskan, janji-janji tersebut kini ditunggu pembuktiannya.
“Realisasi dan pembuktian atas janji-janji tersebut tentu sangat dinanti masyarakat, dan harus dikonkretkan dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada jemaah,” tegasnya.
.png)
