Pertemuan Gus Irfan dengan dua syarikah terpilih, Rakeen dan Al-Bait Guest, di Jeddah. Foto Himpuh News.
EDUKASIA.ID - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji bebas dari praktik tidak sehat. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), menekankan pentingnya integritas dan orientasi pelayanan kepada jemaah sebagai prioritas utama.
“Tidak boleh ada permainan sedikit pun dalam proses pelaksanaan haji,” tegas Gus Irfan dalam pertemuannya dengan dua syarikah terpilih, Rakeen dan Al-Bait Guest, di Jeddah, Rabu, 15 Oktober 2025.
Ia menegaskan, seluruh pihak harus bekerja dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Tidak ada perlakuan khusus kepada pimpinan, perwakilan, maupun pihak mana pun kecuali untuk jemaah Indonesia. Haji tahun ini kita mulai dengan proses yang bersih, transparan, dan akuntabel,” lanjutnya , dikutip dari Himpuh News.
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan menoleransi praktik penyimpangan dalam penyelenggaraan haji. Gus Irfan bahkan menegaskan, apabila ada pihak yang mengatasnamakan pimpinan atau kementerian untuk meminta imbalan atau fasilitas, hal tersebut tidak benar dan tidak bisa dibenarkan.
“Kami tidak membutuhkan perlakuan khusus. Kami akan berbaur bersama jemaah,” ujarnya.
Gus Irfan juga meminta agar keuntungan yang diperoleh pihak syarikah dari kerja sama dengan pemerintah dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan kepada jemaah. Ia menegaskan pentingnya kualitas akomodasi, tenda, hingga fasilitas sanitasi yang layak bagi jemaah Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Gus Irfan mendorong dua syarikah tersebut untuk memperjuangkan lokasi terbaik bagi jemaah Indonesia di area masyair. Ia menilai, posisi jemaah selama dua tahun terakhir di zona 3 dan 4 belum ideal.
“Kami akan dianggap gagal jika jemaah Indonesia masih ditempatkan di zona 5. Karena itu, perjuangkanlah agar jemaah kita mendapatkan tempat terbaik,” ujarnya.
Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah sepakat menjalin kerja sama jangka panjang selama tiga tahun dengan kedua syarikah itu. Evaluasi akan dilakukan secara rutin setiap musim haji untuk memastikan kualitas pelayanan terus meningkat.
“Kami mendorong kedua syarikah untuk bersaing secara sehat dan terbuka,” katanya.
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan menoleransi praktik penyimpangan dalam penyelenggaraan haji. Gus Irfan bahkan menegaskan, apabila ada pihak yang mengatasnamakan pimpinan atau kementerian untuk meminta imbalan atau fasilitas, hal tersebut tidak benar dan tidak bisa dibenarkan.
“Kami tidak membutuhkan perlakuan khusus. Kami akan berbaur bersama jemaah,” ujarnya.
Gus Irfan juga meminta agar keuntungan yang diperoleh pihak syarikah dari kerja sama dengan pemerintah dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan kepada jemaah. Ia menegaskan pentingnya kualitas akomodasi, tenda, hingga fasilitas sanitasi yang layak bagi jemaah Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Gus Irfan mendorong dua syarikah tersebut untuk memperjuangkan lokasi terbaik bagi jemaah Indonesia di area masyair. Ia menilai, posisi jemaah selama dua tahun terakhir di zona 3 dan 4 belum ideal.
“Kami akan dianggap gagal jika jemaah Indonesia masih ditempatkan di zona 5. Karena itu, perjuangkanlah agar jemaah kita mendapatkan tempat terbaik,” ujarnya.
Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah sepakat menjalin kerja sama jangka panjang selama tiga tahun dengan kedua syarikah itu. Evaluasi akan dilakukan secara rutin setiap musim haji untuk memastikan kualitas pelayanan terus meningkat.
“Kami mendorong kedua syarikah untuk bersaing secara sehat dan terbuka,” katanya.
“Evaluasi akan dilakukan setiap tahun, dan apabila ditemukan pelayanan yang tidak sesuai standar, maka dapat diberikan sanksi hingga pemutusan kontrak," ujarnya.
Selain soal pelayanan, Gus Irfan juga menyoroti catatan dari pelaksanaan sebelumnya, terutama terkait data jemaah dan kualitas markaz. Dengan target keberangkatan 203.320 jemaah pada 2026, seluruh pihak diminta bekerja maksimal tanpa kompromi.
Ia menekankan pentingnya komunikasi intensif antara tim syarikah dan Kementerian Haji, baik di Arab Saudi maupun di Indonesia. Menurutnya, semua persiapan teknis mulai dari pendataan jemaah, pembagian bus, pengaturan hotel, hingga konsumsi harus selesai sebelum Ramadan.
Sebagai langkah tambahan, Gus Irfan juga meminta agar pembagian kartu Nusuk dilakukan lebih awal di Indonesia. Ia turut mendukung perekrutan tenaga musiman asal Indonesia untuk memperkuat koordinasi di lapangan dan memudahkan pelayanan kepada jemaah.
Selain soal pelayanan, Gus Irfan juga menyoroti catatan dari pelaksanaan sebelumnya, terutama terkait data jemaah dan kualitas markaz. Dengan target keberangkatan 203.320 jemaah pada 2026, seluruh pihak diminta bekerja maksimal tanpa kompromi.
Ia menekankan pentingnya komunikasi intensif antara tim syarikah dan Kementerian Haji, baik di Arab Saudi maupun di Indonesia. Menurutnya, semua persiapan teknis mulai dari pendataan jemaah, pembagian bus, pengaturan hotel, hingga konsumsi harus selesai sebelum Ramadan.
Sebagai langkah tambahan, Gus Irfan juga meminta agar pembagian kartu Nusuk dilakukan lebih awal di Indonesia. Ia turut mendukung perekrutan tenaga musiman asal Indonesia untuk memperkuat koordinasi di lapangan dan memudahkan pelayanan kepada jemaah.
.png)
