Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026. Foto Kemenko PMK.
Jakarta. BeritaHaji.id - Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah mulai mematangkan berbagai aspek teknis menjelang pelaksanaan ibadah haji 1447 H/2026 M.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, mengatakan Kuota haji reguler Indonesia pada tahun 2026 ditetapkan sebanyak 191.419 orang, termasuk prioritas lansia 10.166 jamaah, pembimbing, dan petugas daerah.
Adapun ia menyampaikan bahwa proses pelunasan biaya haji sudah dibuka. Namun, tahapannya berjalan tidak secepat yang diharapkan.
“Untuk sementara pelunasan ini masih agak lamban mengingat ketatnya pemeriksaan istitha'ah. Hal ini merupakan prasyarat dari Pemerintah Arab Saudi akibat tingginya angka kematian jamaah Indonesia,” jelasnya, dikutip dari laman Kemenko PMK, Kamis 4 Desember 2025.
Ia menjelaskan bahwa pengurusan visa direncanakan berlangsung pada 8 Februari hingga 20 Maret 2026 dengan verifikasi dokumen secara berjenjang, sehingga jamaah dapat berangkat tepat waktu tanpa hambatan administratif.
Dari aspek kesehatan, Kapuskes Haji Kementerian Haji dan Umrah, Liliek Merhaendro, melaporkan bahwa inventarisasi aset kesehatan telah dituntaskan. Pemeriksaan kesehatan jamaah dilakukan dalam tiga tahap. Liliek menegaskan adanya perlakuan khusus bagi jamaah dengan usia kehamilan lebih dari tiga bulan, sementara ketentuan vaksin haji masih menunggu keputusan final dari otoritas Arab Saudi.
Sejumlah kebijakan baru dari Arab Saudi juga menjadi perhatian, termasuk skema Program Haji Langsung yang mengalihkan peran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) menjadi mekanisme B to C. Melalui skema ini, perusahaan penyedia layanan dituntut bertanggung jawab penuh terhadap perjalanan jamaah, disertai pengetatan aspek istitha'ah kesehatan dan izin praktik tenaga kesehatan Indonesia di Saudi.
Pembahasan menyeluruh tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito.
“Kita memastikan penyelenggaraan haji tetap optimal. Pentingnya penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, integritas pemeriksaan kesehatan, kesiapan sistem visa, sinkronisasi data jamaah, serta kesiapan layanan syarikah di Arab Saudi,” ujar Warsito.
Dalam Rakor itu, Warsito juga menetapkan pembentukan Posko Terpadu Haji untuk mengintegrasikan pemantauan seluruh proses penyelenggaraan secara real-time, mulai dari tahap persiapan hingga operasional di Arab Saudi.
Warsito menutup pertemuan dengan dorongan agar seluruh kementerian dan lembaga bergerak cepat, presisi, dan saling melengkapi. Ia meminta setiap kendala dilaporkan segera guna menjaga kualitas pelayanan haji tetap optimal meski berada di tengah dinamika kebijakan baru.
Rakor dihadiri Deputi Kesehatan Kemenko PMK, Asisten Deputi Bina Keagamaan Kemenko PMK, Staf Khusus Bidang Kerukunan Umat Beragama, perwakilan Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Ditjen Imigrasi, BPKH, Angkasa Pura, serta Staf Ahli Utusan Presiden Bidang Haji.
.png)
