Kerja sama Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Foto Tribrata Polri.
BeritaHaji.id - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mulai menjajaki kerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memperkuat pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Hal ini dilakukan agar seluruh proses berjalan bersih dari praktik korupsi, manipulasi, maupun rente.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut pembicaraan awal ini akan menjadi dasar penandatanganan kesepakatan bersama.
"Hari ini kami melakukan perbicaraan awal antara Kementerian Haji dan Kejaksaan Agung noyang nantinya akan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan melekat oleh Kejaksaan Agung," ungkap Dahnil di Jakarta, Selasa, 30 September 2025, dikutip dari laman Tribrata Polri.
Menurut Dahnil, Kejaksaan Agung nantinya akan dilibatkan secara menyeluruh dalam setiap proses bisnis yang dijalankan Kementerian Haji dan Umrah, termasuk pengadaan barang dan jasa baik dari dalam maupun luar negeri.
"Pengawasan akan difokuskan pada titik rawan yang selama ini menjadi peluang praktik manipulasi, korupsi, dan rente," ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya secara terbuka menyampaikan area-area yang dinilai kritis agar mendapat perhatian khusus.
"Pak Jamintel sudah mendengarkan secara rinci titik-titik kritis itu, dan kami secara terbuka menyampaikan area yang harus diawasi secara ketat," kata Dahnil.
Mantan Jaksa KPK Dilibatkan
Selain pengawasan rutin, Kejaksaan Agung juga akan menugaskan personel berpengalaman, termasuk mantan penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka akan diperbantukan secara struktural di Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah untuk memperkuat fungsi pengawasan, khususnya pada proses pengadaan.
Dahnil menegaskan kerja sama ini merupakan bagian dari reformasi tata kelola haji dan umrah yang menjadi arahan langsung Presiden RI.
"Ini bukan soal suka atau tidak suka. Karena ini perintah Presiden, maka mau tidak mau harus dijalankan," tandasnya.
Komitmen Kejaksaan Agung
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Reda Manthovani, menegaskan pihaknya siap mendukung pengawasan agar ibadah haji lebih transparan dan akuntabel.Setelah pertemuan ini, kata Reda, komunikasi intens akan terus dilakukan antara Kementerian Haji dan Kejaksaan Agung.
"Titik-titik mana saja yang rawan, kita fokus pada titik-titik itu. Diharapkan penyelenggaraan haji ini bisa lebih clean, lebih tertata, dan dikelola dengan baik," ujarnya.
.png)
