Jemaah haji Indonesia. Foto Kemenag.
BeritaHaji.id - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menekankan perlunya pertimbangan matang terkait usulan Kementerian Haji Arab Saudi agar masa tunggu jamaah haji Indonesia diseragamkan menjadi rata-rata 26 tahun.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Haji dan Umrah RI, yang membahas awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 H/2026 M.
"Selama ini penetapan kuota haji di Indonesia didasarkan pada jumlah penduduk muslim di setiap provinsi, sehingga lama antrean berbeda-beda," ujarnya usai rapat, Rabu, 1 Oktober 2025, dikutip dari NU Online.
Marwan menuturkan, ada daerah dengan masa tunggu di bawah 15 tahun, namun ada juga yang jauh lebih lama. Jika usulan pemerataan diterapkan, rata-rata masa tunggu seluruh provinsi menjadi 26 tahun.
Menurut politisi Fraksi PKB ini, keputusan terkait usulan tersebut tidak boleh diambil secara tergesa-gesa. Ia menekankan pentingnya sosialisasi agar masyarakat memahami dampak yang akan timbul.
“Ada jamaah yang sudah lunas tunda karena kuota tidak cukup, maka wajib diberangkatkan. Kalau tiba-tiba aturan berubah, bagaimana nasib mereka? Ini yang harus dijawab,” jelasnya.
Marwan juga menyoroti konsekuensi finansial apabila perhitungan BPIH dilakukan berdasarkan asal daerah masing-masing jemaah.
"Selama ini biaya rata-rata ditetapkan Rp89 juta per orang. Namun, bila dihitung per provinsi, ongkos transportasi dari daerah tertentu bisa menembus lebih dari Rp100 juta," ujarnya.
“Kalau beban biaya melonjak, tentu akan menimbulkan keberatan di masyarakat,” tambahnya.
Ia memberi contoh dampak usulan tersebut: jemaah dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan bisa berangkat lebih cepat, sementara provinsi dengan jumlah pendaftar besar seperti Jawa Barat justru mengalami keterlambatan. Aceh, sebaliknya, bisa diuntungkan karena masa tunggunya lebih singkat.
Menurut Marwan, Komisi VIII harus berhati-hati dalam memberi persetujuan.
"Karena itu, kami meminta Menteri Haji melakukan sosialisasi terlebih dahulu untuk mendengar langsung tanggapan jemaah di berbagai daerah,” pungkasnya.
.png)
