.png)
.jpeg)
Penampakan koper jemaah umrah yang pesawatnya mengalami gagal terbang di Jeddah. Foto Kemenhaj.
Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid menjelaskan, Staf Pengawasan Umrah telah diinstruksikan di Jeddah untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan jemaah tertangani dengan baik.
"Fokus utama kami adalah memastikan jemaah mendapatkan hak konsumsi dan akomodasi yang layak selama penundaan ini,” ujar Harun Al Rasyid dalam keterangan resmi.
Pihak menyatakan keprihatinan mendalam atas ketidaknyamanan yang dialami para jemaah. Menurutnya, pemerintah terus memantau pemenuhan hak-hak jemaah selama masa penundaan keberangkatan.
Berdasarkan hasil koordinasi intensif yang dilakukan dengan Duty Manager Lion Air, Harun meminta jemaah umrah yang terdampak dievakuasi dari bandara dan difasilitasi menginap di hotel oleh pihak maskapai.
Jemaah juga dipastikan mendapatkan makanan dan minuman yang layak selama masa penundaan.
Harun menemui sebagian jemaah umrah yang diinapkan di hotel Waw Jeddah, termasuk salah satu pimpinan Travel Ritas Raudah asal Samarinda Kalimantan Timur, Muhammad Fachreza Rahman.
“Pihak maskapai juga sudah memastikan bahwa jemaah dijadwalkan akan diberangkatkan kembali menuju Tanah Air pada 27 Desember 2025,” tukas Harun.
Harun mengimbau para jemaah untuk tetap tenang dan selalu mengikuti arahan dari pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau travel masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya tanggung jawab PPIU dalam mengawal dan melayani jemaah.
“PPIU harus memastikan jemaah dilayani dengan baik dan mendapatkan haknya secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku. Kami mengimbau seluruh pihak terkait untuk memberikan layanan terbaik bagi tamu Allah agar proses kepulangan berjalan lancar dan aman,” tambahnya.
Kementerian Haji dan Umrah RI bekerja sama dengan KUH KJRI Jeddah berkomitmen akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan hingga seluruh jemaah berhasil diberangkatkan kembali ke Indonesia.
.jpeg)
.png)
