Rombak Struktur, Kemenhaj Lantik 162 Pejabat Baru

Pelantikan struktur Kemenhaj yang digelar di Jakarta, Selasa, 25 Februari 2026. Foto Kemenhaj.

Jakarta. BeritaHaji.id - Sebanyak 162 pejabat dilantik oleh Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia dalam sebuah pelantikan yang digelar di Jakarta, Selasa, 25 Februari 2026.

Dari jumlah tersebut, 42 orang hadir langsung, sementara sisanya mengikuti prosesi secara daring.

Para pejabat yang dilantik terdiri dari 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 16 Pejabat Administrator, dan 145 Pejabat Pengawas. Pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan struktur organisasi kementerian untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan haji dan umrah.

Sejumlah pejabat pusat yang masuk dalam daftar pelantikan di antaranya:

• AA Gunawan, sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
• Imam Saroni, sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Bagian Penatausahaan, Penghapusan, dan Pengadaan Barang Milik Negara, Biro Keuangan dan BMN

Penguatan pada sektor keuangan dan pengelolaan BMN diposisikan sebagai elemen penting dalam mendukung kesiapan fasilitas, sarana prasarana, serta operasional layanan jemaah, baik di pusat maupun daerah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik memikul tanggung jawab utama terhadap kualitas pelayanan jemaah.

“Jemaah adalah pusat dari seluruh kerja kita. Setiap kebijakan, setiap prosedur, dan setiap layanan harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh jemaah. Mereka adalah tamu Allah yang harus kita layani dengan hormat, empati, dan profesionalisme,” tegasnya.

Dalam arahannya, Dahnil juga menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan anggaran dan aset negara.

“Integritas adalah harga mati. Setiap rupiah anggaran dan setiap aset negara harus dikelola secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Kepercayaan jemaah kepada negara hanya bisa dijaga dengan komitmen moral yang kuat dari seluruh pejabat dan pegawai,” ujarnya.

Menurutnya, pelayanan yang baik tidak hanya diukur dari cepatnya proses layanan, tetapi juga dari tata kelola yang bersih dan akuntabel.

Pelantikan ini diarahkan untuk mendorong percepatan pembenahan layanan, mulai dari penyederhanaan prosedur, keterbukaan informasi, penguatan sistem pengaduan, kesiapan fasilitas asrama haji, hingga pendampingan jemaah lansia dan berkebutuhan khusus.

Pejabat pusat akan berperan dalam penguatan kebijakan strategis, sementara pejabat daerah, asrama haji, dan unit vertikal menjadi garda terdepan pelayanan langsung kepada jemaah.

Transformasi digital juga terus didorong sebagai bagian dari reformasi layanan, guna meningkatkan efisiensi dan meminimalkan kendala administratif.