Komisioner Komnas Haji Mustolih Siradj. Foto BPKH.Jakarta. BeritaHaji.id - Wacana sistem ‘war tiket’ untuk ibadah haji menuai beragam respons.
Gagasan ini sebelumnya disampaikan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan sebagai alternatif dari sistem antrean panjang.
Komisioner Komnas Haji Mustolih Siradj menilai ide tersebut tidak bisa dilihat secara sederhana. Menurutnya, persoalan haji berkaitan erat dengan kondisi global, terutama keterbatasan kuota dari Arab Saudi.
"Tapi, kalau kita melihat situasi objektif hari ini, sebetulnya antrean haji tidak bisa dibaca secara parsial dalam arti tidak hanya melihat dari negara Indonesia sebagai negara pengirim jemaah, sedangkan Arab Saudi sebagai negara tuan rumah," katanya kepada NU Online, Jumat, 10 April 2026.
Ia menjelaskan, antrean panjang terjadi karena keterbatasan daya tampung di lokasi utama ibadah haji seperti Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kondisi ini membuat pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem kuota bagi setiap negara.
"Akibatnya, pemerintah Saudi menggunakan sistem kuota bagi negara pengirim jemaah," tegasnya.
Mustolih menyebut, negara dengan populasi Muslim besar seperti Indonesia hingga Turki pasti menghadapi antrean panjang. Tingginya minat masyarakat tidak sebanding dengan kapasitas yang tersedia.
"Kita sebetulnya bersyukur, Indonesia selalu mendapatkan prioritas kuota terbesar di antara negara lain. Karena memang penduduk muslim negara kita terbesar di dunia," ungkapnya.
Ia juga menyinggung upaya Arab Saudi meningkatkan kapasitas melalui berbagai pembangunan yang masuk dalam visi Saudi 2030.
"Target mereka musim haji bisa menampung 5 juta jemaah karena kalau lihat statistik penyelenggaran ibadah haji dalam kurun waktu 10 tahun terbanyak adalah tahun 2019 mendekati 2 juta jemaah Indonesia," jelasnya.
Namun demikian, menurut Mustolih, persoalan kuota tidak hanya menjadi masalah negara pengirim jemaah, tetapi juga tantangan bagi Arab Saudi sendiri. Di satu sisi, penambahan jemaah berdampak pada pemasukan negara, namun di sisi lain berisiko terhadap keamanan dan keselamatan.
"Saya kira apa yang diinginkan Prabowo harus melihat kebijakan dari Arab Saudinya. Contohnya Arab saudi membangun Mina Jadid tetapi ulama memfatwakan bahwa kalau mabitnya di Mina Jadi (mina baru), dianggap hajinya tidak sah. Karena dalam syariat Islam tidak mengenal istilah Mina jadid. Mina ya mina. Ini kan persoalan lagi," tuturnya.
Mustolih melihat dorongan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem haji merupakan harapan besar masyarakat terhadap solusi antrean panjang.
"Apa yang disampaikan Prabowo harus dilihat menjadi ekspetasi kepala negara melihat fenomena haji yang kemudian antreannya panjang," kata Mustolih.
Meski demikian, ia menilai gagasan ‘war tiket’ masih memiliki sejumlah kelemahan jika diterapkan.
"Kalau kemudian Menhaj mengatakan metode baru, ide spontan terkait war tiket haji, itu ada kelemahannya," imbuhnya.
Ia menegaskan, penyelesaian antrean haji tetap harus mempertimbangkan kebijakan Arab Saudi sebagai tuan rumah, sehingga tidak bisa hanya diselesaikan dari sisi Indonesia saja.
Komisioner Komnas Haji Mustolih Siradj menilai ide tersebut tidak bisa dilihat secara sederhana. Menurutnya, persoalan haji berkaitan erat dengan kondisi global, terutama keterbatasan kuota dari Arab Saudi.
"Tapi, kalau kita melihat situasi objektif hari ini, sebetulnya antrean haji tidak bisa dibaca secara parsial dalam arti tidak hanya melihat dari negara Indonesia sebagai negara pengirim jemaah, sedangkan Arab Saudi sebagai negara tuan rumah," katanya kepada NU Online, Jumat, 10 April 2026.
Ia menjelaskan, antrean panjang terjadi karena keterbatasan daya tampung di lokasi utama ibadah haji seperti Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kondisi ini membuat pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem kuota bagi setiap negara.
"Akibatnya, pemerintah Saudi menggunakan sistem kuota bagi negara pengirim jemaah," tegasnya.
Mustolih menyebut, negara dengan populasi Muslim besar seperti Indonesia hingga Turki pasti menghadapi antrean panjang. Tingginya minat masyarakat tidak sebanding dengan kapasitas yang tersedia.
"Kita sebetulnya bersyukur, Indonesia selalu mendapatkan prioritas kuota terbesar di antara negara lain. Karena memang penduduk muslim negara kita terbesar di dunia," ungkapnya.
Ia juga menyinggung upaya Arab Saudi meningkatkan kapasitas melalui berbagai pembangunan yang masuk dalam visi Saudi 2030.
"Target mereka musim haji bisa menampung 5 juta jemaah karena kalau lihat statistik penyelenggaran ibadah haji dalam kurun waktu 10 tahun terbanyak adalah tahun 2019 mendekati 2 juta jemaah Indonesia," jelasnya.
Namun demikian, menurut Mustolih, persoalan kuota tidak hanya menjadi masalah negara pengirim jemaah, tetapi juga tantangan bagi Arab Saudi sendiri. Di satu sisi, penambahan jemaah berdampak pada pemasukan negara, namun di sisi lain berisiko terhadap keamanan dan keselamatan.
"Saya kira apa yang diinginkan Prabowo harus melihat kebijakan dari Arab Saudinya. Contohnya Arab saudi membangun Mina Jadid tetapi ulama memfatwakan bahwa kalau mabitnya di Mina Jadi (mina baru), dianggap hajinya tidak sah. Karena dalam syariat Islam tidak mengenal istilah Mina jadid. Mina ya mina. Ini kan persoalan lagi," tuturnya.
Mustolih melihat dorongan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem haji merupakan harapan besar masyarakat terhadap solusi antrean panjang.
"Apa yang disampaikan Prabowo harus dilihat menjadi ekspetasi kepala negara melihat fenomena haji yang kemudian antreannya panjang," kata Mustolih.
Meski demikian, ia menilai gagasan ‘war tiket’ masih memiliki sejumlah kelemahan jika diterapkan.
"Kalau kemudian Menhaj mengatakan metode baru, ide spontan terkait war tiket haji, itu ada kelemahannya," imbuhnya.
Ia menegaskan, penyelesaian antrean haji tetap harus mempertimbangkan kebijakan Arab Saudi sebagai tuan rumah, sehingga tidak bisa hanya diselesaikan dari sisi Indonesia saja.
