Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar. Foto Kemenhaj.Tangerang. EDUKASIA.ID - Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak menyinggung wacana skema “War Ticket” sebagai salah satu opsi menjawab panjangnya antrean haji nasional.
Skema ini muncul di tengah daftar tunggu jemaah Indonesia yang telah mencapai sekitar 5,7 juta orang.
Menurut Dahnil, gagasan tersebut bukan kebijakan instan yang langsung diterapkan. Ia menegaskan, “War Ticket” hanya bisa dijalankan dengan syarat tertentu, termasuk ketersediaan kuota tambahan yang signifikan.
"Ini adalah upaya kita mewujudkan istitha'ah yang sesungguhnya. Jika ada tambahan kuota besar, kita bisa putuskan bersama DPR untuk membuka skema ini bagi yang mampu secara material dan kesehatan untuk berangkat saat itu juga," ujar Dahnil.
Hal itu disampaikannya saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 1447 H/2026 M, Jumat, 10 April 2026.
Selain membahas skema percepatan keberangkatan, Dahnil juga menyoroti capaian pemerintah dalam merombak sistem antrean haji. Salah satu langkah yang disebutnya sebagai transformasi besar adalah penyetaraan masa tunggu jemaah di seluruh Indonesia.
Kini, masa tunggu haji telah diseragamkan menjadi 26 tahun di semua wilayah.
"Kita menyadari bahwa kebijakan penyetaraan masa tunggu ini awalnya memicu berbagai respons dan dinamika di tengah publik. Namun, ini adalah langkah transformasi untuk memberikan rasa keadilan. Tidak boleh lagi ada warga negara yang harus menunggu 40 tahun hanya karena perbedaan domisili, sementara di wilayah lain jauh lebih singkat. Sekarang, semua sama di angka 26 tahun," tegas Wamenhaj.
Menurutnya, kebijakan ini ditempuh melalui redistribusi kuota yang lebih proporsional serta pengelolaan data jemaah yang terintegrasi secara nasional.
Dahnil juga mengingatkan bahwa persoalan antrean tidak bisa dipisahkan dari aspek pembiayaan. Ia menilai, pengelolaan keuangan haji harus dibenahi secara menyeluruh agar sistem tetap sehat.
"Isu antrean dan isu keuangan ini saling berkaitan. Kita tidak bisa bicara soal memangkas antrean tanpa bicara soal bagaimana kesiapan uangnya. Begitu juga sebaliknya, keuangan haji kita tidak akan sehat kalau manajemen antreannya berantakan dan tidak terukur," ujarnya.
Kementerian Haji dan Umrah, lanjutnya, tengah melakukan pengetatan pada sejumlah komponen biaya di Arab Saudi. Namun, langkah itu dipastikan tidak akan mengurangi kualitas layanan, baik dari sisi konsumsi maupun akomodasi jemaah.
Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana haji juga menjadi perhatian utama. Pemerintah ingin memastikan nilai manfaat yang dihasilkan benar-benar kembali untuk mendukung layanan haji.
"Transformasi keuangan ini bukan sekadar soal angka, tapi soal menjaga amanah jutaan jemaah yang sudah menitipkan uangnya. Kita ingin ekosistem keuangan haji kita sehat dan sustainable untuk jangka panjang," tambah Wamenhaj.
Menutup Rakernas, Dahnil meminta seluruh jajaran segera menindaklanjuti hasil pembahasan. Ia menegaskan, seluruh transformasi yang dirancang harus bermuara pada peningkatan layanan bagi jemaah.
"Rakernas ini adalah tonggak sejarah. Kita pulang dari sini dengan membawa sistem yang lebih adil dan keuangan yang lebih transparan. Mari kita layani jemaah dengan standar terbaik yang kita miliki," pungkasnya.
