Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu, 4 Juli 2026. Foto Kemenhaj.
Jakarta, BeritaHaji.id - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf meminta seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.
Evaluasi itu mencakup seluruh tahapan layanan, termasuk berbagai temuan yang muncul selama operasional haji.
Hal tersebut disampaikan Irfan Yusuf saat membuka Malam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu, 4 Juli 2026.
Dalam arahannya, Menhaj menyoroti sejumlah laporan yang menjadi perhatian, mulai dari dugaan percepatan keberangkatan jemaah yang dilakukan oknum petugas hingga indikasi penyalahgunaan fasilitas akomodasi di Arab Saudi oleh sebagian petugas haji.
Ia meminta seluruh temuan tersebut segera diverifikasi, dievaluasi, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
"Evaluasi harus dilakukan secara jujur. Jangan ada persoalan yang ditutup-tutupi karena setiap kekurangan adalah bahan pembelajaran untuk menghadirkan pelayanan yang semakin baik," pesannya.
Menurut Menhaj, Rakernas tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial tahunan. Forum tersebut harus dimanfaatkan untuk menyampaikan kritik, mengidentifikasi persoalan, sekaligus merumuskan solusi bagi penyelenggaraan haji berikutnya.
Ia juga mengingatkan agar capaian pada penyelenggaraan haji 2026 tidak membuat seluruh jajaran cepat berpuas diri.
"Puja-puji sudah selesai. Apresiasi sudah selesai. Tepuk tangan sudah selesai. Saatnya kita mulai menyiapkan pelayanan haji tahun 2027. Dimulai malam ini kita mengevaluasi apa yang telah kita lakukan kemarin," tegas Menhaj.
Di hadapan peserta Rakernas, Irfan Yusuf turut mengapresiasi perkembangan Kementerian Haji dan Umrah yang dinilainya mampu membangun organisasi dalam waktu singkat sejak pertama kali dibentuk.
Ia mengenang awal pembentukan lembaga tersebut yang saat itu belum memiliki kantor, sumber daya manusia, maupun perangkat organisasi yang memadai.
"24 Oktober 2024 saya dan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Pak Dahnil, dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Saat itu kami belum memiliki kantor, staf, maupun sarana pendukung. Alhamdulillah, perlahan semuanya dapat dibangun. Hari ini lebih dari 3.000 orang menjadi bagian dari Kementerian Haji dan Umrah. Kita yang awalnya tidak saling mengenal, kini menjadi tim yang sangat solid. Terima kasih," ujarnya.
Menjelang akhir arahannya, Menhaj kembali menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, pelayanan kepada jemaah harus selalu mengedepankan amanah, kejujuran, dan kepentingan jemaah.
Ia menyebut komitmen tersebut telah diwujudkan melalui sejumlah kebijakan yang berpihak kepada jemaah, seperti penolakan penggunaan fasilitas eksklusif di Mina oleh pimpinan kementerian dan pengalihan keuntungan vendor untuk meningkatkan kualitas konsumsi jemaah.
"Mudah-mudahan dengan semangat Bapak-Ibu sekalian, dengan niat yang ikhlas dan tulus, Insyaallah kita mampu menghadirkan pelayanan haji yang semakin profesional, semakin berintegritas, dan semakin memuliakan jemaah Indonesia," tutup Menhaj.
.png)
