Laporan evaluasi resmi yang dipaparkan oleh Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhammad Zain di Hotel Oakwood. Foto Kemenag.
BeritaHaji.id - Penyelenggaraan ibadah haji 2025 menjadi penutup era pengelolaan penuh oleh Kementerian Agama (Kemenag).
Mulai tahun depan, tongkat estafet akan beralih ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), lembaga baru yang dibentuk untuk mengelola layanan haji secara lebih profesional dan mandiri.
Momen transisi ini disorot dalam laporan evaluasi nasional penyelenggaraan haji yang digelar di Hotel Oakwood, Surabaya, Sabtu, 20 Juli 2025.
Dalam forum tersebut, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag, Muhammad Zain, menyebut tahun ini berjalan sukses, penuh inovasi, sekaligus menjadi titik akhir peran penuh Kemenag dalam operasional haji.
“Tahun ini menjadi tahun terakhir bagi Kemenag secara penuh dalam mengelola operasional haji,” ujar Zain.
“Kita bersyukur seluruh jemaah telah berhasil melaksanakan ibadah haji dengan lancar, karena setelah ini akan ada peralihan ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) mulai 2026,” sambungnya.
“Kita bahkan mendapatkan apresiasi yang baik dari pemerintah Arab Saudi dan mengharapkan pada tahun yang akan datang akan lebih banyak lagi Jemaah Haji Indonesia, baik reguler maupun PIHK yang mengikuti layanan Mecca Route,” ujar Zain.
“Ke depan, kita harus memperkuat integrasi data antara Kemenag, syarikah, dan seluruh mitra layanan di Arab Saudi untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan jemaah,” jelas Ismail.
Beberapa poin rekomendasi pun disampaikan sebagai bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji ke depan. Antara lain:
“Ini bukan hanya soal alih kewenangan, tetapi momentum untuk membangun ekosistem haji yang lebih modern dan transparan,” tegasnya.
Adapun evaluasi nasional ini diikuti 114 peserta dari seluruh Kanwil Kemenag, perwakilan Pusat Kesehatan Haji, Ditjen Imigrasi, PT Angkasa Pura, Direktorat Bandar Udara, Mabes TNI AU, dan Badan Pengelola Keuangan Haji.
Momen transisi ini disorot dalam laporan evaluasi nasional penyelenggaraan haji yang digelar di Hotel Oakwood, Surabaya, Sabtu, 20 Juli 2025.
Dalam forum tersebut, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag, Muhammad Zain, menyebut tahun ini berjalan sukses, penuh inovasi, sekaligus menjadi titik akhir peran penuh Kemenag dalam operasional haji.
“Tahun ini menjadi tahun terakhir bagi Kemenag secara penuh dalam mengelola operasional haji,” ujar Zain.
“Kita bersyukur seluruh jemaah telah berhasil melaksanakan ibadah haji dengan lancar, karena setelah ini akan ada peralihan ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) mulai 2026,” sambungnya.
Inovasi Digital Dapat Apresiasi Saudi
Zain mengungkapkan sejumlah inovasi yang menjadi sorotan positif dalam penyelenggaraan haji 2025. Salah satunya adalah digitalisasi layanan, seperti:- Sistem fast track Mecca Route di tiga bandara embarkasi (Soekarno-Hatta, Juanda, dan Solo)
- Sistem Munakosah berbasis QR code untuk manajemen akomodasi di asrama haji
- Proses digitalisasi pemvisaan dan biometrik jemaah
“Kita bahkan mendapatkan apresiasi yang baik dari pemerintah Arab Saudi dan mengharapkan pada tahun yang akan datang akan lebih banyak lagi Jemaah Haji Indonesia, baik reguler maupun PIHK yang mengikuti layanan Mecca Route,” ujar Zain.
Tantangan Integrasi Data & Rekomendasi Masa Depan
Staf Khusus Menteri Agama, Ismail Cawidu, menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan, baik dalam negeri maupun dengan mitra di Arab Saudi.“Ke depan, kita harus memperkuat integrasi data antara Kemenag, syarikah, dan seluruh mitra layanan di Arab Saudi untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan jemaah,” jelas Ismail.
Beberapa poin rekomendasi pun disampaikan sebagai bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji ke depan. Antara lain:
- Memperkuat simulasi manasik haji
- Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan istithaah kesehatan, termasuk aspek psikologis
- Peninjauan ulang efisiensi biaya dan skema subsidi melalui nilai manfaat
“Ini bukan hanya soal alih kewenangan, tetapi momentum untuk membangun ekosistem haji yang lebih modern dan transparan,” tegasnya.
Adapun evaluasi nasional ini diikuti 114 peserta dari seluruh Kanwil Kemenag, perwakilan Pusat Kesehatan Haji, Ditjen Imigrasi, PT Angkasa Pura, Direktorat Bandar Udara, Mabes TNI AU, dan Badan Pengelola Keuangan Haji.
.png)
.jpg)
.png)
