Wamenag Romo Syafi’i. Foto Kemenag.
BeritaHaji.id - Wakil Menteri Agama RI, Romo H.R. Muhammad Syafi’i, menegaskan bahwa sistem multi syarikah dalam pelayanan jemaah haji masih layak dipertahankan.
Namun, sistem tersebut dinilai perlu ditata ulang agar lebih efektif dan tidak menimbulkan kekacauan di lapangan.
Pernyataan ini disampaikan Wamenag saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M yang digelar di Tangerang, Selasa, 29 Juli 2025.
“Kita bekerja tanpa batas waktu. Penanganan sistem multi syarikah menjadi perhatian penting, karena Presiden Prabowo tidak menginginkan adanya monopoli," tegas Wamenag.
Menurutnya, sistem multi syarikah punya potensi positif dalam mendistribusikan pelayanan secara merata dan kompetitif. Tapi, selama ini implementasinya masih tersendat di persoalan teknis.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah mengubah pola distribusi layanan syarikah. Bukan lagi berbasis jumlah jemaah, melainkan berdasarkan embarkasi.
"Salah satu langkah penataan yang diusulkan adalah penggunaan pola pembagian syarikah berdasarkan embarkasi, bukan sekadar jumlah jemaah," ujarnya.
Ia mencontohkan, jika embarkasi Jakarta dilayani penuh oleh satu syarikah, maka koordinasi akan lebih mudah dan terarah sejak awal.
“Kalau embarkasi Jakarta dilayani penuh oleh satu syarikah, maka koordinasi akan lebih mudah. Jika kuotanya tidak mencukupi, barulah ditambah syarikah lain. Dengan begitu, perencanaan sejak awal sudah bisa memetakan kebutuhan tenda di Arafah, menghindari kekacauan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wamenag juga meminta Badan Pengelola Haji (BP Haji) untuk mengevaluasi implementasi sistem ini secara menyeluruh.
Evaluasi tidak hanya menyasar sistem, tetapi juga menilai kualitas masing-masing penyedia layanan. Ini penting untuk menentukan mitra layanan yang benar-benar kompeten ke depannya.
Ia mengingatkan bahwa pelayanan jemaah adalah hal utama yang tidak boleh dikorbankan karena lemahnya sistem koordinasi.
"Negara harus hadir untuk memastikan bahwa setiap syarikah yang dilibatkan benar-benar mampu memberikan layanan yang layak dan memenuhi standar,” tegasnya.
Rakernas Evaluasi Haji 1446 H/2025 M berlangsung selama empat hari, 28–31 Juli 2025.
Forum ini diikuti oleh 450 peserta dari berbagai unsur, termasuk Badan Pengelola Haji, Komisi VIII DPR RI, Kantor Wilayah Kementerian Agama, serta Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Abdulaziz Ahmad.
Pernyataan ini disampaikan Wamenag saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M yang digelar di Tangerang, Selasa, 29 Juli 2025.
“Kita bekerja tanpa batas waktu. Penanganan sistem multi syarikah menjadi perhatian penting, karena Presiden Prabowo tidak menginginkan adanya monopoli," tegas Wamenag.
Menurutnya, sistem multi syarikah punya potensi positif dalam mendistribusikan pelayanan secara merata dan kompetitif. Tapi, selama ini implementasinya masih tersendat di persoalan teknis.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah mengubah pola distribusi layanan syarikah. Bukan lagi berbasis jumlah jemaah, melainkan berdasarkan embarkasi.
"Salah satu langkah penataan yang diusulkan adalah penggunaan pola pembagian syarikah berdasarkan embarkasi, bukan sekadar jumlah jemaah," ujarnya.
Ia mencontohkan, jika embarkasi Jakarta dilayani penuh oleh satu syarikah, maka koordinasi akan lebih mudah dan terarah sejak awal.
“Kalau embarkasi Jakarta dilayani penuh oleh satu syarikah, maka koordinasi akan lebih mudah. Jika kuotanya tidak mencukupi, barulah ditambah syarikah lain. Dengan begitu, perencanaan sejak awal sudah bisa memetakan kebutuhan tenda di Arafah, menghindari kekacauan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wamenag juga meminta Badan Pengelola Haji (BP Haji) untuk mengevaluasi implementasi sistem ini secara menyeluruh.
Evaluasi tidak hanya menyasar sistem, tetapi juga menilai kualitas masing-masing penyedia layanan. Ini penting untuk menentukan mitra layanan yang benar-benar kompeten ke depannya.
Ia mengingatkan bahwa pelayanan jemaah adalah hal utama yang tidak boleh dikorbankan karena lemahnya sistem koordinasi.
"Negara harus hadir untuk memastikan bahwa setiap syarikah yang dilibatkan benar-benar mampu memberikan layanan yang layak dan memenuhi standar,” tegasnya.
Rakernas Evaluasi Haji 1446 H/2025 M berlangsung selama empat hari, 28–31 Juli 2025.
Forum ini diikuti oleh 450 peserta dari berbagai unsur, termasuk Badan Pengelola Haji, Komisi VIII DPR RI, Kantor Wilayah Kementerian Agama, serta Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Abdulaziz Ahmad.
.png)
.jpg)
.png)
