Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menggelar lokakarya. Foto Kemenag.
BeritaHaji.id - Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menggelar lokakarya teknis di Jakarta, khusus membahas Penyelenggara Ibadah Haji (PIH) di Indonesia.
Forum ini menjadi ajang penting menyongsong pelaksanaan haji 2026, sekaligus membedah regulasi terbaru terkait sistem digital Nusuk Masar.
Kegiatan ini melibatkan seluruh perwakilan Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dari Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) di 34 provinsi.
Lokakarya digelar di Ruang Subdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler, Gedung SISKOHAT, Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2025. Ruangan tersebut merupakan pusat kegiatan verifikasi dokumen jemaah hingga proses pemvisaan dan penerbitan visa.
"Di sinilah ketelitian, validasi, dan ketepatan prosedur menjadi sangat penting," ujar Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhammad Zain, saat membuka acara.
Dalam sambutannya, Zain menggarisbawahi pentingnya forum ini sebagai langkah strategis menatap musim haji mendatang.
“Kami menyampaikan terima kasih atas inisiasi lokakarya ini,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang hadir langsung ke Jakarta, yakni Khalid Mohammed Qarah, Mohammed Ibrahim Iskandarani, dan Ali Essam Osta.
“Kehadiran para narasumber dari Saudi sangat penting untuk memperjelas kebijakan terbaru terkait PIH, khususnya yang berkaitan dengan sistem Nusuk Masar,” tambah Zain.
Zain berharap para pemateri dari Saudi bisa memberikan penjelasan secara gamblang kepada para peserta. Fokusnya adalah regulasi baru dan prosedur teknis yang kini wajib dijalankan melalui platform Nusuk Masar.
Tak hanya itu, Zain juga mengingatkan seluruh peserta dari Kanwil Kemenag provinsi agar menyimak materi dengan serius dan aktif berdiskusi.
"Jadikan forum ini sebagai ruang dialog. Sampaikan kendala yang dihadapi di lapangan agar kita bisa mendapatkan solusi konkret atau setidaknya menjadi catatan untuk penyempurnaan kebijakan ke depan,” pesannya.
Menutup arahannya, Zain menyampaikan harapan agar kegiatan ini memberi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan haji tahun-tahun berikutnya.
“Semoga kegiatan ini membawa hasil yang maksimal dan menjadi langkah awal menuju pelaksanaan PIH tahun 2026 yang lebih lancar, efektif, dan profesional,” pungkasnya.
Kegiatan ini melibatkan seluruh perwakilan Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dari Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) di 34 provinsi.
Lokakarya digelar di Ruang Subdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler, Gedung SISKOHAT, Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2025. Ruangan tersebut merupakan pusat kegiatan verifikasi dokumen jemaah hingga proses pemvisaan dan penerbitan visa.
"Di sinilah ketelitian, validasi, dan ketepatan prosedur menjadi sangat penting," ujar Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhammad Zain, saat membuka acara.
Dalam sambutannya, Zain menggarisbawahi pentingnya forum ini sebagai langkah strategis menatap musim haji mendatang.
“Kami menyampaikan terima kasih atas inisiasi lokakarya ini,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang hadir langsung ke Jakarta, yakni Khalid Mohammed Qarah, Mohammed Ibrahim Iskandarani, dan Ali Essam Osta.
“Kehadiran para narasumber dari Saudi sangat penting untuk memperjelas kebijakan terbaru terkait PIH, khususnya yang berkaitan dengan sistem Nusuk Masar,” tambah Zain.
Zain berharap para pemateri dari Saudi bisa memberikan penjelasan secara gamblang kepada para peserta. Fokusnya adalah regulasi baru dan prosedur teknis yang kini wajib dijalankan melalui platform Nusuk Masar.
Tak hanya itu, Zain juga mengingatkan seluruh peserta dari Kanwil Kemenag provinsi agar menyimak materi dengan serius dan aktif berdiskusi.
"Jadikan forum ini sebagai ruang dialog. Sampaikan kendala yang dihadapi di lapangan agar kita bisa mendapatkan solusi konkret atau setidaknya menjadi catatan untuk penyempurnaan kebijakan ke depan,” pesannya.
Menutup arahannya, Zain menyampaikan harapan agar kegiatan ini memberi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan haji tahun-tahun berikutnya.
“Semoga kegiatan ini membawa hasil yang maksimal dan menjadi langkah awal menuju pelaksanaan PIH tahun 2026 yang lebih lancar, efektif, dan profesional,” pungkasnya.