DPR RI Sambut Positif BP Haji Jadi Kementerian Baru

Ma'rifah Nugraha
0
Anggota Komisi VIII DPR RI, Ashari Tambunan. Foto Kemenag.

BeritaHaji.id - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, 26 Agustus 2025.

Salah satu poin penting dari pengesahan ini adalah perubahan status Badan Pengelola Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Ashari Tambunan, menyambut baik langkah ini. 

“Alhamdulillah, hari ini kita menyaksikan babak baru dalam pengelolaan ibadah haji di Indonesia," ujarnya di Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2025, ujarnya dikutip dari laman PKB.

Ashari yang juga legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap perubahan kelembagaan ini dapat membawa perbaikan signifikan.

“Dengan berubahnya BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah, kita harapkan akan ada perbaikan yang signifikan dalam tata kelola, transparansi, dan pelayanan kepada jamaah,” tambahnya.

Menurut Ashari, pengelolaan haji selama ini kerap menghadapi berbagai tantangan berulang. Mulai dari persoalan akomodasi, keterlambatan transportasi, pembimbingan manasik yang belum merata, hingga antrean panjang pada haji reguler.

“Perubahan kelembagaan ini bukan hanya simbolis, tapi harus menjadi wujud nyata dari upaya reformasi sistemik,” tegas mantan Bupati Deli Serdang tersebut.

Ashari berharap Kementerian Haji dan Umrah bisa memperkuat profesionalisme pelayanan sehingga tidak ada lagi keluhan dari jamaah. Ia juga menekankan pentingnya manajemen berbasis data yang akurat, serta keberanian dalam evaluasi dan inovasi pelayanan.

“Perubahan ini harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola, integritas pejabat, dan pengawasan yang kuat," ujarnya memberi catatan.

"Jangan sampai persoalan-persoalan klasik seperti keterlambatan katering, hotel yang tak layak, hingga kurangnya petugas pembimbing kembali terulang setiap musim haji,” imbuhnya.

Komitmen untuk mengawal implementasi undang-undang ini juga ditegaskan Ashari di Komisi VIII DPR RI. Ia ingin memastikan kementerian baru tersebut benar-benar berfungsi optimal sesuai harapan umat.

Menurut Ashari, ini adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan niat melayani, bukan mencari keuntungan.

“Jamaah haji adalah tamu Allah, dan negara wajib memastikan mereka mendapat pelayanan terbaik,” pungkasnya.

Posting Komentar

0 Komentar
Posting Komentar (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Ok, Go it!
To Top