Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf usai dilantik di Istana Negara, Jakarta. Foto: BPMI Setpres.
BeritaHaji.id - Mochamad Irfan Yusuf atau akrab disapa Gus Irfan resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Haji dan Umrah, Senin, 8 September 2025. Ia mengaku tak menyangka bakal mendapat amanah tersebut.
"Baik dan teman-teman sekalian, tadi jam 14.00 saya di kantor saya ditelepon oleh Letkol Teddy untuk datang ke istana dengan menggunakan seragam jas lengkap. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan, ternyata tadi saya dilantik menjadi Menteri Haji dan Umrah," ujarnya usai prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta, dikutip dari laman NU Online.
Setelah pelantikan, Gus Irfan bersama para menteri lain dipanggil Presiden ke ruangannya. Menurutnya, Prabowo memberi pesan khusus agar pelayanan haji bagi jamaah Indonesia benar-benar maksimal.
"Dan terkait dengan haji, beliau menyampaikan, apapun yang perlu dilakukan, lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji kita," ucapnya.
Gus Irfan menyebut penugasan ini merupakan amanah besar sekaligus tanggung jawab berat. Apalagi, kata dia, dirinya memahami betul medan penyelenggaraan haji.
"Saya katakan berat karena 10 bulan terakhir saya tahu persis bagaimana medan haji, baik di Indonesia maupun di Saudi," katanya.
Salah satu prioritas utama yang ia siapkan adalah soal biaya haji. Gus Irfan ingin membuat ongkos haji lebih terjangkau.
"Banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk berpikiran atau berupaya bagaimana biaya haji lebih bersahabat untuk masyarakat Indonesia," tuturnya.
Untuk itu, ia bersama tim akan segera terbang ke Arab Saudi guna memastikan akomodasi bagi jamaah haji.
"Besok kami dengan Danantara akan ke Jeddah Mekah lagi, sekali lagi untuk memastikan kembali lokasi yang akan kita ambil," ujarnya.
"Insyaallah besok kita akan putuskan mana yang akan kita ambil, mungkin ada beberapa tower dan 12 tower diharapkan tahun 2028 bisa dipakai," jelasnya.
Menurut Gus Irfan, berdirinya Kementerian Haji dan Umrah memberi ruang lebih luas bagi Indonesia untuk berkoordinasi langsung dengan pemerintah Arab Saudi.
"Wewenang ini tentu juga terkait dengan bagaimana kita berkoordinasi dengan teman-teman Kementerian Haji di Saudi sehingga kita bisa berbicara lebih apple to apple," terangnya.
Tak lupa, ia juga meminta peran media untuk mengawal jalannya kinerja kementeriannya.
"Insyaallah kita mengharapkan dukungan teman-teman media, kalau ada sesuatu yang kurang beres tolong kami diingatkan," katanya.
Terkait anggaran, Gus Irfan memastikan tidak ada pos baru. Anggaran kementerian baru ini berasal dari alokasi lama yang dialihkan.
"Anggaran tidak ada anggaran baru. Anggaran kita badan yang lama ditambah peralihan dari anggaran Dirjen PHU yang dialihkan ke Kementerian Haji," pungkasnya.
.png)
