Jemaah haji dalam pesawat. Foto Kemenag.
Jakarta. Beritahaji.id - Biaya penerbangan kembali menjadi sorotan dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Pemerintah kini tengah menyiapkan berbagai langkah efisiensi agar ongkos haji bisa ditekan tanpa mengorbankan kualitas layanan bagi jemaah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan ada beberapa skema yang sedang diformulasikan untuk menekan biaya transportasi udara, yang selama ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
“Pertama, melakukan penyewaan pesawat secara multiyears selama 3 tahun ke depan dalam rangka menjamin ketersediaan pesawat haji,” terang Dahnil dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Oktober 2025, dikutip dari Himpuh News.
Dahnil menjelaskan, penyewaan pesawat dengan kontrak jangka panjang ini dinilai bisa menekan fluktuasi harga sewa tahunan sekaligus menjamin kepastian armada bagi jemaah haji.
Selain itu, Kemenhaj juga berencana menerapkan skema satu harga avtur di seluruh bandara embarkasi untuk menekan biaya operasional maskapai.
“Harga yang akan diterapkan nantinya disesuaikan dengan harga terendah di Bandara Soekarno-Hatta, yang sebelumnya sudah diuji coba saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025,” ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi telah dilakukan dengan sejumlah kementerian dan lembaga seperti Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, dan Pertamina untuk menerapkan kebijakan ini.
“Harga avtur di Bandara Soetta adalah yang terendah di Indonesia,” jelasnya.
“Kebijakan ini sudah diterapkan pemerintah saat libur Nataru tahun lalu dan rencananya akan dilanjutkan tahun ini,” imbuhnya.
Kebijakan satu harga avtur tersebut diharapkan mampu menekan biaya logistik dan operasional penerbangan, sehingga berdampak langsung pada efisiensi biaya haji.
Tak hanya fokus pada efisiensi biaya, Kemenhaj juga menyiapkan terobosan di sektor pariwisata. Pemerintah berencana agar pesawat yang membawa jemaah haji dari Indonesia ke Arab Saudi dapat mengangkut wisatawan asal Saudi saat penerbangan balik ke Tanah Air.
“Kami sudah mulai berbicara beberapa bulan belakangan terkait skema agar pesawat-pesawat carter kita itu bisa juga mengangkut wisatawan dari Arab Saudi,” ujar Dahnil.
Data Kemenhaj mencatat, jumlah wisatawan asal Arab Saudi yang berkunjung ke Indonesia baru sekitar 120 ribu orang per tahun angka yang jauh lebih kecil dibanding 3 juta jemaah Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci untuk haji dan umrah.
“Oleh sebab itu, kami mendorong Kemenpar untuk melakukan promosi wisata di wilayah Arab Saudi. Kementerian Pariwisata sudah mulai membentuk task force bersama Kemenhaj untuk memastikan promosi wisata di Arab Saudi dilakukan secara maksimal,” tambahnya.
Dahnil memastikan kolaborasi lintas kementerian ini sudah mendapat dukungan penuh dari Menteri Pariwisata. Dalam waktu dekat, kerja sama promosi wisata antara Indonesia dan Arab Saudi akan dibahas secara resmi.
“Ibu Menpar dengan Kementerian Haji bersepakat melakukan negosiasi bersama Kemenpar Arab Saudi maupun Kementerian Haji pada bulan November ini, agar promosi wisata Indonesia bisa dilakukan secara masif di Arab Saudi, baik pada musim haji maupun sebelum musim haji,” tandasnya.
.png)
