Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang usai pertemuan tim kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI dengan jajaran Kemenag Kanwil Kepri dan wali kota/kepala otorita batam, Provinsi Kepulauan Riau, Batam. Foto DPR.
Batam. BeritaHaji.id - Persiapan penyelenggaraan haji 2026 kembali menjadi sorotan DPR RI. Komisi VIII menilai sejumlah langkah teknis di lapangan belum berjalan optimal, sementara waktu menuju masa pemberangkatan semakin dekat. Kondisi ini membuat percepatan koordinasi antara kementerian, daerah, hingga lembaga terkait dinilai mendesak.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan perlunya instruksi yang lebih tegas agar proses persiapan tidak molor. Ia menyebut laporan yang diterima pihaknya menunjukkan belum ada langkah konkret yang memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai target.
“Percepatan untuk memastikan jamaah berangkat butuh dorongan yang kuat dari kita karena melihat laporan tadi itu belum ada instruksi,” ujar Marwan usai pertemuan tim kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI dengan jajaran Kemenag Kanwil Kepri dan wali kota/kepala otorita Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Batam, Kamis, 13 November 2025 dikutip dari laman DPR RI.
Salah satu isu yang ikut disorot yakni proses istitha’ah kesehatan. Menurut Marwan, tahapan pemeriksaan dan sertifikasi kemampuan kesehatan jemaah masih kerap terhambat karena melibatkan banyak pihak. Ia menilai pelaksanaan di daerah bahkan pernah menimbulkan beban tambahan bagi calon jemaah.
“Tahun lalu, banyak kendala di daerah karena proses ini seolah dijadikan bisnis, sehingga membebani jemaah,” jelasnya.
“Penentuan istitha’ah kesehatan melibatkan banyak pihak, terutama yang memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang sehat," tambahnya.
Komisi VIII memastikan akan segera memanggil kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Haji, untuk membahas langkah percepatan serta memastikan tidak ada praktik yang berpotensi merugikan jemaah.
Marwan juga menyinggung pentingnya penyelarasan aturan istitha’ah kesehatan antara Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi agar tidak menimbulkan persoalan saat jemaah tiba di Tanah Suci.
“Kita mau pastikan keputusan istitha’ah di sini sama dengan yang ditetapkan Saudi,” ujarnya.
“Kalau tidak, bisa saja jemaah yang dianggap sehat di sini ditolak di sana, dan itu akan menjadi masalah,” katanya.
Di Batam, Marwan menyoroti kondisi Embarkasi Haji yang dinilainya tidak banyak berubah sejak beberapa tahun terakhir.
“Dari sisi keasramaan sudah memadai karena berada di pusat kota. Tapi sejak 2020 kondisinya masih sama, belum ada peningkatan berarti, hanya perbaikan kecil saja,” ucapnya.
Ia berharap ke depan ada kesepakatan strategis antara Kementerian Haji dan Pemerintah Kota Batam terkait arah pengembangan embarkasi, termasuk wacana pembangunan ekosistem keuangan dan layanan haji di kawasan tersebut.
“Kalau ekosistem keuangan haji dibangun di sini, otorita Batam juga mendapat pemasukan yang pasti. Bisa jadi semua jemaah umrah dari kawasan ini menginap dulu di sini sebelum berangkat atau setelah tiba dari Saudi. Jadi kawasan ini hidup,” pungkasnya.
“Kita mau pastikan keputusan istitha’ah di sini sama dengan yang ditetapkan Saudi,” ujarnya.
“Kalau tidak, bisa saja jemaah yang dianggap sehat di sini ditolak di sana, dan itu akan menjadi masalah,” katanya.
Di Batam, Marwan menyoroti kondisi Embarkasi Haji yang dinilainya tidak banyak berubah sejak beberapa tahun terakhir.
“Dari sisi keasramaan sudah memadai karena berada di pusat kota. Tapi sejak 2020 kondisinya masih sama, belum ada peningkatan berarti, hanya perbaikan kecil saja,” ucapnya.
Ia berharap ke depan ada kesepakatan strategis antara Kementerian Haji dan Pemerintah Kota Batam terkait arah pengembangan embarkasi, termasuk wacana pembangunan ekosistem keuangan dan layanan haji di kawasan tersebut.
“Kalau ekosistem keuangan haji dibangun di sini, otorita Batam juga mendapat pemasukan yang pasti. Bisa jadi semua jemaah umrah dari kawasan ini menginap dulu di sini sebelum berangkat atau setelah tiba dari Saudi. Jadi kawasan ini hidup,” pungkasnya.
.png)
