Rapat Koordinasi. Foto Kemenhaj.
Jeddah. BeritaHaji.id - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memperkuat koordinasi diplomatik dengan Kedutaan Besar RI (KBRI) untuk Arab Saudi dan Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah dalam persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M.
Dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Kantor Urusan Haji Jeddah, Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga. Langkah ini untuk memastikan seluruh aspek penyelenggaraan haji berjalan lebih terintegrasi, efektif, dan responsif terhadap dinamika di lapangan.
“Alhamdulillah siang ini kita berkoordinasi dengan KBRI Riyadh, Konjen di Jeddah, dan berbagai stakeholder yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji, termasuk perwakilan Garuda Indonesia," ujar Gus Irfan.
Ia menambahkan, semua langkah ini dilakukan untuk mempersiapkan proses haji tahun 2026. Berbagai kesepakatan telah dicapai, termasuk pembentukan Task Force antara Kemenhaj RI bersama KBRI dan KJRI. “Setiap ada permasalahan apapun bisa segera dicarikan penyelesaiannya,” jelasnya.
Task Force ini akan menjadi joint coordination platform, yang mempertemukan Kemenhaj RI, perwakilan diplomatik Indonesia di Arab Saudi, serta mitra strategis lain seperti maskapai nasional, penyedia layanan jemaah, dan otoritas terkait di Arab Saudi.
Menurut Gus Irfan, langkah ini merupakan bagian dari implementasi diplomasi layanan haji, yang terus dikembangkan Kemenhaj RI sejak transformasi Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian.
Koordinasi erat antara kementerian dan perwakilan diplomatik juga ditekankan oleh Dubes RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad. Ia menilai kolaborasi lintas institusi menjadi kunci penguatan layanan jemaah haji Indonesia.
“Kolaborasi ini menajadi Penguatan bahwa diplomasi perlindungan jemaah haji dan kesuksesan penyelenggaraan Ibadah Haji dapat kita ikhtiarkan bersama dengan Kolaborasi lintas institusi seperti yang saat ini dibangun bersama kemenhaj RI,” ungkap Dubes Abdul Aziz.
Selain itu, rapat koordinasi juga membahas sejumlah aspek teknis haji, mulai dari kesiapan transportasi udara, layanan katering dan akomodasi, hingga integrasi data pergerakan jemaah melalui sistem digital Kemenhaj RI yang akan disinkronkan dengan mitra Arab Saudi.
Kemenhaj menekankan pentingnya keberlanjutan program modernisasi layanan haji, dengan teknologi dan diplomasi layanan sebagai dua pilar utama. Model koordinasi lintas lembaga ini diharapkan mempercepat penyelesaian masalah administratif dan operasional, sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan tata kelola haji yang modern dan tertib.
Gus Irfan menegaskan, Task Force yang dibentuk bukan bersifat ad hoc, tapi akan bekerja secara berkelanjutan untuk mengawal seluruh proses haji 2026, mulai persiapan hingga pemulangan jemaah.
“Filosofi yang ingin kita tanamkan adalah kerja cepat dan terintegrasi. Kemenhaj RI, KBRI, dan KJRI bukan entitas yang bekerja terpisah, melainkan satu kesatuan dalam diplomasi pelayanan umat,” pungkasnya.
.png)
