Hotel Grand El-Hajj di Cipondoh, Tangerang
Tangerang. BeritaHaji.id - Komisi VIII DPR RI meninjau pembangunan Hotel Grand El-Hajj di Cipondoh, Tangerang, yang disiapkan sebagai asrama haji bagi jemaah asal Banten. Proyek ini disebut mengalami lonjakan progres signifikan menjelang tahap akhir.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Ammania, mengatakan pembangunan hotel kini sudah berada di angka 80 persen. Padahal pada Juli 2025, progresnya masih berada di kisaran 40 persen. Meski meningkat pesat, Ina menekankan proyek harus rampung tepat waktu mengingat pembiayaannya menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Hal itu ia sampaikan usai menghadiri pertemuan Komisi VIII dengan Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono Hasan, jajaran Kementerian Agama, serta sejumlah pemangku kepentingan, Rabu, 20 November 2025.
“Tadi kami bersama Komisi VIII kunjungan spesifik, yaitu kami ingin melihat progres daripada Hotel Grand El Hajj, progresnya seperti apa karena memakai dana SBSN, ketika (menggunakan) SBSN, itu tidak ada untuk rehabilitasi lagi, jadi harus selesai,” tegasnya.
Ina menjelaskan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pembangunan yang dibiayai SBSN berjalan sesuai syarat layanan bagi jemaah haji. Menurutnya, sisa pekerjaan di lapangan lebih banyak berupa pembenahan teknis dan dapat diselesaikan tanpa membutuhkan waktu panjang.
“Karena hanya perbaikan sedikit-sedikit saja di kamarnya mengenai AC, kamar mandi, itu menurut saya tidak sulit,” ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Selain konstruksi, Ina turut menekankan pentingnya fasilitas penunjang ibadah dan manasik di area hotel. Ia menyebut keberadaan sarana tersebut wajib terpenuhi sebelum operasional dimulai.
“Tentunya persyaratan umumnya harus ada masjid dan juga miniatur kabah untuk manasik. Karena jemaah haji itu kan belum tentu mereka pernah haji, jadi harus ada miniatur kabah untuk belajar menasik. Itu yang kami tekankan tadi, masjid dan miniatur kabah,” jelasnya.
Tak berhenti di fisik bangunan, Ina juga mengingatkan soal transisi regulasi penyelenggaraan haji. Mulai akhir 2025, kewenangan pembayaran dan layanan jemaah akan beralih dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji.
“Kami juga mengimbau sampai Desember ini (2025) harus peralihan dari Kantor Seksi Haji Kemenag ke Kementerian Haji, supaya pembayaran jemaah tidak lagi di Kementerian Agama, tetapi sudah melalui Kementerian Haji. Peraturannya seperti itu,” ujar Ina.
Adapun dengan progres yang telah mendekati 80 persen serta pengawasan ketat dari Komisi VIII DPR, fasilitas ini ditargetkan siap digunakan untuk jamaah pada musim haji 2026.
.png)
