Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf . Foto Kemenhaj.
Jakarta. BeritaHaji.id - Komisi VIII DPR RI menyoroti kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M menyusul capaian pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler yang melampaui target.
Meski angka pelunasan mencapai 102,57 persen, DPR menegaskan kesiapan layanan di lapangan tetap menjadi perhatian utama.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, dalam rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2026.
Ia menyebut capaian pelunasan patut diapresiasi, namun harus diiringi kesiapan menyeluruh.
“Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian pelunasan Bipih yang melampaui target. Namun capaian ini harus dibarengi dengan kesiapan menyeluruh di lapangan, mulai dari kepastian layanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina, akomodasi, transportasi, hingga pelayanan kesehatan jemaah,” ujar Marwan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menegaskan komitmen pemerintah untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan jemaah sejak keberangkatan dari Tanah Air hingga kembali ke Indonesia.
“Kami memastikan seluruh aspek layanan, mulai dari pemberangkatan, Armuzna, akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan, dipersiapkan secara matang dengan mengedepankan keselamatan, kenyamanan, dan perlindungan jemaah,” terang Menhaj.
Ia menambahkan, seluruh arahan dan rekomendasi Komisi VIII DPR RI akan dijadikan acuan utama dalam mematangkan persiapan penyelenggaraan haji tahun ini.
“Seluruh arahan Komisi VIII DPR RI menjadi pedoman Kementerian Haji dan Umrah dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M berjalan tepat waktu, berkualitas, dan berorientasi penuh pada pelindungan jemaah,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Haji dan Umrah akan menyampaikan rencana detail terkait jadwal dan skema pemberangkatan jemaah. Mulai dari pembagian embarkasi, jadwal penerbangan dan jenis pesawat tiap kloter, hingga kepastian pelunasan seluruh layanan haji.
Selain itu, Menhaj memastikan keterbukaan informasi mengenai pelayanan akomodasi jemaah, termasuk data penempatan di Arafah dan Mina, jalur Muzdalifah, serta jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah.
Dalam aspek kesehatan, pemerintah menyiapkan dukungan tenaga medis yang profesional dengan sarana dan prasarana memadai.
“Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian pelunasan Bipih yang melampaui target. Namun capaian ini harus dibarengi dengan kesiapan menyeluruh di lapangan, mulai dari kepastian layanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina, akomodasi, transportasi, hingga pelayanan kesehatan jemaah,” ujar Marwan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menegaskan komitmen pemerintah untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan jemaah sejak keberangkatan dari Tanah Air hingga kembali ke Indonesia.
“Kami memastikan seluruh aspek layanan, mulai dari pemberangkatan, Armuzna, akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan, dipersiapkan secara matang dengan mengedepankan keselamatan, kenyamanan, dan perlindungan jemaah,” terang Menhaj.
Ia menambahkan, seluruh arahan dan rekomendasi Komisi VIII DPR RI akan dijadikan acuan utama dalam mematangkan persiapan penyelenggaraan haji tahun ini.
“Seluruh arahan Komisi VIII DPR RI menjadi pedoman Kementerian Haji dan Umrah dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M berjalan tepat waktu, berkualitas, dan berorientasi penuh pada pelindungan jemaah,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Haji dan Umrah akan menyampaikan rencana detail terkait jadwal dan skema pemberangkatan jemaah. Mulai dari pembagian embarkasi, jadwal penerbangan dan jenis pesawat tiap kloter, hingga kepastian pelunasan seluruh layanan haji.
Selain itu, Menhaj memastikan keterbukaan informasi mengenai pelayanan akomodasi jemaah, termasuk data penempatan di Arafah dan Mina, jalur Muzdalifah, serta jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah.
Dalam aspek kesehatan, pemerintah menyiapkan dukungan tenaga medis yang profesional dengan sarana dan prasarana memadai.
Kesiapan 40 klinik layanan kesehatan di Makkah dan Madinah juga dipastikan, termasuk langkah mitigasi risiko untuk menghadapi kondisi darurat yang berpotensi mengganggu pelayanan jemaah haji.
