Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri. Foto DPR.
Jakarta. BeritaHaji.id - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri mengingatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar mengelola dana haji secara transparan dan profesional. Ia menegaskan, dana yang dikelola BPKH merupakan dana titipan masyarakat, bukan bagian dari APBN.
Iman menilai, pengelolaan dana haji harus sepenuhnya berpihak pada kepentingan jemaah. Dana tersebut, kata dia, wajib kembali utuh untuk kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji.
“Kami harus memastikan dana haji benar-benar untuk jemaah. Ini bukan APBN, ini dana umat. Dana jemaah haji harus kembali 100 persen untuk jemaah,” ujar Iman dalam rilis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Selasa, 20 Januari 2026.
Menurut Iman, prinsip kehati-hatian dan transparansi menjadi kunci utama agar pengelolaan dana haji terhindar dari praktik korupsi. Ia memandang keberadaan BPKH sebagai lembaga khusus sudah tepat untuk memastikan pemisahan dana haji dari keuangan negara.
“Pemisahan ini krusial agar dana dikelola secara profesional dan tidak disalahgunakan,” katanya.
Selain soal pengamanan dana, Baleg DPR juga mendorong BPKH lebih serius menekan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BiPIH). Optimalisasi hasil investasi dana haji dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk menahan kenaikan biaya haji.
“Bagaimana caranya ongkos biaya haji tidak naik, bahkan kalau bisa lebih murah. Harapan kami masyarakat semakin mudah menunaikan ibadah haji,” tambah politisi Fraksi PKB itu.
Iman menyarankan BPKH memanfaatkan kewenangannya untuk melakukan perencanaan jangka panjang, termasuk dalam penyediaan layanan haji yang lebih efisien. Salah satu langkah yang disorot adalah pengadaan akomodasi di Arab Saudi.
“Jika pemesanan hotel dilakukan satu atau dua tahun sebelumnya, biayanya tentu jauh lebih murah dibanding mendadak. Ini bagian dari strategi investasi dan efisiensi,” jelas legislator PKB tersebut.
Ia menilai, pengelolaan dana haji yang akuntabel akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan, biaya yang lebih terjangkau, serta penyelenggaraan haji yang bersih dari praktik korupsi.
“Ini penting agar penyelenggaraan haji di Indonesia tidak hanya memberikan manfaat secara spritual tetapi juga keberkahan secara material di mana jamaah merasa aman, nyaman, dan sehat hingga kembali ke tanah air,” pungkasnya.
