Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Foto Kemenhaj.
Jakarta. BeritaHaji.id – Pemerintah menegaskan keselamatan jemaah haji Indonesia menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah haji.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026.
“Perintah Presiden sangat jelas, yaitu memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan berangkat menunaikan ibadah haji," ujar Dahnil.
Menurut Dahnil, arahan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran pemerintah.
“Perintah Presiden sangat jelas, yaitu memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan berangkat menunaikan ibadah haji," ujar Dahnil.
Menurut Dahnil, arahan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran pemerintah.
"Keselamatan jemaah haji harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan langkah yang kita ambil,” tambahnya.
Situasi di kawasan Timur Tengah yang saat ini dinamis menjadi pertimbangan penting pemerintah dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun ini.
Situasi di kawasan Timur Tengah yang saat ini dinamis menjadi pertimbangan penting pemerintah dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun ini.
“Seluruh kebijakan akan didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif dengan mengedepankan keselamatan jemaah,” kata Dahnil.
Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah skenario dan langkah mitigasi risiko.
Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah skenario dan langkah mitigasi risiko.
Dahnil menekankan semua skenario harus disiapkan dengan cermat agar pemerintah memiliki kesiapan menghadapi berbagai situasi.
“Karena itu, kami diminta untuk menyiapkan berbagai skenario secara seksama dan memastikan seluruh langkah mitigasi risiko telah dipersiapkan dengan baik,” jelasnya.
Selain itu, seluruh skenario akan dibahas secara komprehensif bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bagian dari mekanisme pengambilan keputusan.
“Karena itu, kami diminta untuk menyiapkan berbagai skenario secara seksama dan memastikan seluruh langkah mitigasi risiko telah dipersiapkan dengan baik,” jelasnya.
Selain itu, seluruh skenario akan dibahas secara komprehensif bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bagian dari mekanisme pengambilan keputusan.
“Skenario akan kami siapkan secara matang dan akan dibahas bersama dengan DPR,” ujarnya.
Terkait pelaksanaan ibadah umrah, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sejalan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang mengimbau masyarakat menunda keberangkatan dalam waktu dekat.
“Untuk jemaah umrah, mengikuti saran dari Kementerian Luar Negeri, kami mengimbau masyarakat yang berencana berangkat umrah dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya hingga situasi lebih kondusif,” pungkas Dahnil.
Terkait pelaksanaan ibadah umrah, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sejalan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang mengimbau masyarakat menunda keberangkatan dalam waktu dekat.
“Untuk jemaah umrah, mengikuti saran dari Kementerian Luar Negeri, kami mengimbau masyarakat yang berencana berangkat umrah dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya hingga situasi lebih kondusif,” pungkas Dahnil.
